Bupati Parigi Moutong Mencabut Surat Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat karena ‘Niat Jahat’ oknum merubah isi surat yang 16 WPR menjadi 53 WPR. Surat bupati belum diterima Kadis ESDM Sulteng Ajengkris.
Penulis: Faqih
BERANTAS MAFIA TAMBANG
DR Suparman, Staf Pengajar Universitas Tadulako Sulawesi Tengah
GAZA TAK BUTUH TWO STATE SOLUTION
OPINI : Hamzinah, Pustakawan dan Pegiat Media Sosial
Menkes RI Dukung RSUD Undata Dibangun, Anwar: BERANI Sehat Makin Akseleratif
RSUD Undata Milik Pemprov Sulteng akan Kembangkan Fasilitas dan Sarana Prasarana Modern untuk Melayani Kesehatan Gratis.
Bank Sulteng Sukses Lakukan SP2D Online di Semua Kabupaten
KINI Seluruh transaksi pemerintahan kabupaten dan provinsi se Sulawesi Tengah, SP2D telah Online. Makin cepat, efisien dan akuntabel.
33 Anggota dan Pimpinan DPRD Sulteng Pokirnya Sekira Rp53 M Cair di ABT 2025
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Tolak Sulawesi Tengah Jadi ‘Tambang Uang’ Pusat, Safri: Pikirkan Beban Sosial dan Lingkungan Kami
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menolak pemotongan DBH pusat. Pemangkasan menekan fiskal daerah sehingga paradok pelaksanaan program nasional di daerah.
Gubernur Wajib Tolak WPR Parigi Moutong; Bupati Ditelikung Mafia, Satgas Kejagung Dilapori
Panjang garis pantai atau pesisir pantai Kabupaten Parigi Moutong 472 KM. Diusulkan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke gubernur 355 ribu hektare dengan memalsukan lembat surat bupati.
DBH Pemprov Sulteng Kalah dengan DBH Pemkab Banggai TA 2026
Alur Dana Bagi Hasil yang dikelurkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
