SEBUAH LANGKAH Maju diperlihatkan oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam mengukur kinerja anggotanya, institusi seragam coklat ini melibatkan pihak luar dalam memberi penilaian.
“Ini yang ketiga kalinya kami lakukan, pada tahun 2015 kami mengukur Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian dengan menetapkan beberapa Polda sebagai sampel, 2016 Polres di ibukota Propinsi, dan Tahun 2017 ini Polres yang kita evaluasi ITKnya adalah kategori Polres di wilayah perairan, perbatasan, dan rawan konflik”, jelas AKBP.Agus Santoso, yang mewakili Kapolri dalam kunjungan kerjanya ke Poso dalam rangka mengevaluasi ITK
Polres Poso.
Sementara itu, Kapolres Poso, AKBP Bogiek Sugiyarto, SH.S.Ik, dalam sambutannya menegaskan, Polres Poso adalah salah satu dari 37 Polres yang akan dinilai ITKnya tahun ini. “Untuk Sulteng ada 2 Polres, yaitu Polres Poso mewakili tipe Rawan Konflik dan Polres Bangkep tipe Perairan”, kata Bogiek mengajak responden memberi penilaian secara obyektif dengan bebas.
Menariknya, evaluasi terhadap sejumlah Polres yang masuk dalam kategori Polres wilayah perairan, perbatasan, dan rawan konflik, Polri mengajak organisasi non pemerintah, kemitraan yang lebih dikenal dengan nama Partnersip, sebagai tim penilai. “Kami adalah lembaga independen yang telah bekerjasama dengan Polri sejak beberapa tahun lalu, untuk mengkaji sejauhmana penilaian masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian”, kata salah seorang anggota tim dari Partnersip.
Dalam penilain terhadap Polres Poso di aula Polres kemarin pagi, Selasa 16 Mei 2017 itu, para responden diberi kesempatan mengisi kuisioner sebanyak 180 item pertanyaan. Keseluruhan responden yang hadir merupakan refresentasi tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan perempuan, birokrat aktif, anggota legislatif, akademisi, aktivis LSM, dan insan pers. **
Reporter/biro poso: Darwis waru
