GUBERNUR Longki Djanggola telah menerima tiga nama Calon Wakil Gubernur untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Para Calon Wagub ditetapkan melalui pertemuan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang, Ahad (14/5/2017) sekira pukul 22.00 Wita. Keputusan diambil dalam sebuah rapat yang penuh kekeluargaan di Kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Elang Nomor 77, Palu Selatan.
Sesuai kesepakatan partai pengusung setelah mendengarkan sumbang saran dan pertimbangan masing-masing pimpinan partai. “Diputuskanlah tiga nama calon wakil gubernur yang akan diajukan ke Panitia Pemilihan DPRD Sulteng,” kata Gubernur Longki. Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini menuturkan, tiga nama yang ditetapkan tersebut adalah Mohammad Staf Ahli Gubernur Hidayat Lamakarate, fungsionaris PKB Zainal Daud dan Ketua DPW PAN Sulteng Oskar Paudi.
Dengan keluarnya ketetapan ini, proses penggantian Wagub pasca mangkatnya H. Soedarto pada 1 Oktober 2016 lalu akan memasuki tahapan baru. Setelah diserahkan ke DPRD, maka Panlih yang akan memutuskan apakah menerima usulan nama-nama itu atau tidak. “Bila misalnya ada penolakan dari DPRD, maka kami akan membawa hasilnya ke Menteri Dalam Negeri untuk menjadi perhatian,” katanya.
Terkait berlarutnya penetapan Calon Wakil Gubernur Sulteng, Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Sulteng, Amin Taher mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu lalu melakukan manuver politik. Menurutnya, ada pihak yang bermain agar penetapan Calon Wagub ini terhambat.
“Bayangkan ini sudah hampir tujuh bulan berkutat dengan soal ini saja. Padahal ada hal lain yang kita harus beri perhatian,” ujarnya. Gubernur Longki pun tak menampik soal itu. Menurutnya bisa jadi ada pihak-pihak yang merasa peluang mereka untuk bisa bertarung sebagai kepala daerah pada 2020 nanti akan terhalangi oleh figur yang diusung. Itulah sebabnya mereka mencoba melakukan manuver untuk memperlambat penetapan calon wagub ini. “Saya sendiri akan mengikuti mekanisme yang ada. Diterima atau tidak nantinya, itu keputusan DPRD,” kata Longki mengulang penjelasannya. **
Reporter: Mahbub/TMG
