JAKARTA – Teriakannya selama ini meresahkan sejumlah pihak. Padahal dirinya menjalankan amanah wakil rakyat dan makna ‘parler’ – bicara; dari bahasa Perancis.
Muhammad Safri, anggota DPRD Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah diusulkan sejumlah pihak ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk di PAW, alias pengganti antar waktu (PAW). Manuver itu sederas pernyataan – pernyataan Safri yang mengeritik sejumlah problem masyarakat di Morowali Utara, Morowali terakhir kasus Torete dan di Palu terkait tambang emas Poboya.
‘’Maaf sodara saya di Jakarta tidak ikut RDP. Dipanggil DPP. Ada yang usulkan di PAW,’’ tulisnya ke pesan elektronik ke wartawan kailipost.com (3/2/2026) siang tadi. Malam ini, redaksi menerima kabar Muhammad Safri ditunjuk DPP PKB sebagai Sekretaris DPW hasil musyawarah daerah 2025 lalu. Safri juga mendapat amanah sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Sulteng.
Alih-alih meloloskan desakan PAW, DPP PKB justru memberikan kepercayaan strategis kepadanya. Legislator asal Dapil Morowali dan Morowali Utara resmi sebagai Sekretaris DPW PKB Sulawesi Tengah periode 2026-2031 sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng.
Keputusan ini menjadi jawaban telak atas gelombang tuntutan dari sejumlah pihak, termasuk massa aksi masyarakat tambang Poboya, yang sebelumnya mendesak pencopotan Safri dari kursi DPRD Sulteng.
Desakan PAW tersebut diketahui mencuat akibat sikap tegas Safri sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng yang vokal memerangi praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI), khususnya di kawasan Poboya. Meski mendapat tekanan massa, DPP PKB tampaknya memiliki penilaian berbeda terhadap integritas kadernya tersebut.
Sebagai kader potensial, Safri dinilai konsisten mengawal garis perjuangan partai yang berlandaskan pada pembelaan kaum lemah, penguatan Islam Ahlusunnah Waljamaah, dan politik kebangsaan.
PKB berjuang untuk demokrasi inklusif, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan melalui politik hijau, serta mengutamakan kepentingan rakyat kecil, santri, dan warga Nahdliyin.
Menanggapi amanah baru tersebut, Safri menyebutnya sebagai tanggung jawab moral yang besar. Ia menegaskan bahwa latar belakangnya sebagai anak nelayan menjadi bahan bakar untuk terus konsisten membela rakyat kecil.
“Ini adalah tanggung jawab besar. Sebagai anak nelayan, saya hanya bisa berikhtiar dan terus berusaha memegang teguh prinsip perjuangan demi kepentingan rakyat, sebagaimana yang telah kami buktikan selama dua periode di DPRD Morowali Utara,” ujarnya.
Terkait polemik desakan PAW, Safri mengaku tidak mengetahui secara detail pertimbangan internal pusat, namun ia menghormati keputusan tersebut sebagai bentuk kepercayaan atas rekam jejaknya.
“Mungkin DPP punya pandangan berbeda dalam melihat *track record* saya. Jadi, bagi pihak-pihak yang selama ini mendesak agar saya di-PAW, mungkin ini adalah jawabannya,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Safri menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terusik oleh sikap kritisnya selama ini. Ia menegaskan bahwa sikap kritis dan lantang dalam bersuara murni merupakan mandat politik, bukan tendensi pribadi.
“Saya meminta maaf jika ada tindakan atau ucapan yang keras dan mengganggu serta mengusik pihak tertentu. Apa yang saya suarakan semata-mata adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat untuk membela kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkasnya. ***
