TIM DPRD Morowali Utara menemukan proyek bermasalah di Kecamatan Petasia Barat. Yaitu di pembangunan Puskesmas Anuntaluwu Desa Tiu dengan nilai anggaran sebesar Rp1,26.910 miliar tidak sesuai dengan SPEK. Tim DPRD menemukan harga alat-alat seperti tempat tidur pasien empat buah, Bramkar dua buah, Incubator satu buah mubazir tidak terpakai. Pasalnya, Puskesmas Anuntaluwu belum memiliki ruang rawat inap.
Hasil peninjauan di Kecamatan Petasia juga ditemukan beberapa proyek pembangunan fisik dan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Kolonodale tidak digunakan. Penyebabnya, biaya operasionalnya terlalu tinggi, salah satunya adalah alat pemeriksaan kimia darah. Selain itu Incubator baby tidak sesuai harga karena alat tersebut dalam kondisi rusak dan tidak bisa dipergunakan. Bahkan pihak RSUD Kolonodale ada beberapa unit pembangunan yang belum selesai bahkan sudah ditumbuhi semak belukar terkesan seperti kota hantu.
Di bidang infrastruktur pembangunan jalan jalur dua Desa Korolama ke PAM dengan pagu anggaran Rp10,896,459 miliar belum selesai. Padahal menelan biaya yang cukup besar. Begitu pula sarana peningkatan jalan Desa Korolama ke Tiu dengan pagu anggaran sebesar Rp10,927,226 miliar menelan anggaran sangat besar tetapi kondisi jalan tidak berkualitas, baru beberapa bulan sudah rusak bahkan sebagian telah hancur.
Proyek pembangunan jembatan lintas air sungai bahontula dijalan lingkar atas Kecamatn Petasia dengan pagu anggaran Rp.461.430.000 yang dikerjakan CV Sinar Alam sesuai kenyataan dilapangan timbunan dan susunan batu masih sangat kurang. Dari hasil peninjauan Tim II di Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat dan Petasia mengambil suatu kesimpulan bahwa Proyek-Proyek yang dilakanakan pada APBD 2016 masih banyak yang ditemukan kejanggalan-kejanggalan oleh karena Kontraktornya dan pengawasan dilapangan yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai penanggung jawab. Padahal, proyek itu dikerjakan TA 2016 lalu. Dewan meminta agar BPK RI tidak neko-neko dan menemukan hal itu dalam LHP-nya nanti.
Temuan lainnya, di Desa Mohoni pembangunan jaringan perpipaan pagu anggaran Rp379.063.000 sampai saat ini airnya belum juga mengalir ke Desa Mohoni karena pipanya belum cukup begitu juga anggarannya belum rill selain itu pembangunan jalan dan tanggul Desa Ungkea dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000 sungguh fantastis tetapi tidak ada dalam APBD tetapi secara fisik di lapangan sudah dikerjakan, entah siapa yang bertanggung jawab.
Tidak jauh dari lokasi tanggul ada juga pembuatan drainase Desa Mohoni dengan nilai kontrak Rp146.000.000 hasil peninjauan ditemukan tidak sesuai volume pekerjaan. Belum lama ini empat TIM DPRD Morowali Utara telah melaksanakan peninjauan lapangan dan tersebar di sepuluh Kecamatan se Kabupaten Morowali Utara, dalam rangka meninjau hasil pekerjaan Proyek pembangunan fisik dan nonfisik sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
TIM II yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara Ir. Syarifuddin Madjid selaku Ketua TIM II mengatakan bahwa keseluruhan ditemukan beberapa Proyek pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan dan keinginan masyarakat karena tidak sesuai peruntukannya.
Karena banyak proyek yang dikerjakan terkesan asal jadi bahkan diantara Proyek itu ada indikasi Mark-Up dan tidak sesuai Bestek makanya DPRD Kabupaten Morowali Utara membentuk pansus untuk membahas pertanggungjawaban APBD tahun 2016 (LKPJ) Bupati Morowali Utara akhir tahun anggaran 2016.
Hasil kunjungan kinerja peninjauan di Kecamatan Petasia Timur, ada ditemukan beberapa Proyek pembangunan bermasalah termasuk pelataran apel Kantor camat Petasia Timur, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dinilai tidak sesuai Bestek dan campurannya tidak kuat alias campuran banyak karena ketika dilakukan pengujian dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh Ir. Ferry Siombo dan disaksikan oleh beberapa anggota TIM ternyata Pelataran yang dikerjakan itu mudah hancur dan retak.
Belum lama ini empat TIM DPRD Morowali Utara telah melaksanakan peninjauan lapangan dan tersebar di sepuluh Kecamatan se Kabupaten Morowali Utara, dalam rangka meninjau hasil pekerjaan Proyek pembangunan fisik dan nonfisik sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Dari hasil peninjauan ditemukan cukup banyak Proyek yang melekat dibeberapa Dinas instansi bermasalah.**
reporter/editor: johnny inkiriwang/andono wibisono
