Sumber: merdeka.com
SUMBER,- SEJAK Beberapa tahun terakhir, dana yang mengalir dari pemerintah pusat langsung ke desa-desa cukup besar. Menembus Rp1 miliar per tahun. Dana besar ini dikelola pemerintah desa sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Namun dana besar ini juga rentan penyelewengan. Terhitung sejak 2012 hingga 2017, ada 214 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang nilainya mencapai Rp 46 miliar. Pemerintah menggandeng kepolisian untuk ikut mengawasi dana desa agar tidak disalahgunakan.
Lahirlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa yang ditandatangani Kemendagri, Kemendes dan Polri pada Jumat (20/10). MoU ini bertujuan sebagai pedoman bagi pihak terkait untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengawasan permasalahan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel.
Transparansi penggunaan dana desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bisa menjadi contoh. Spanduk besar terpampang di pintu masuk kantor Desa Saren, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo. Di spanduk itu dibeberkan penggunaan dana desa. Sehingga warga bisa membaca dan melihat sendiri penggunaan dana di desanya.
Kepala Desa Suren R Dipo Prasetyo Wibowo menyampaikan, spanduk berisi daftar penggunaan dana desa bukan hanya diterapkan di desanya. Tapi di semua desa di Kecamatan Kutoarjo. “Seluruh desa di Kecamatan Kutoarjo memasang ini. Ini sebagai bentuk transparansi sehingga warga bisa lihat langsung,” jelasnya ditemui di kantornya, Selasa (24/10).
Penyaluran dana desa di wilayahnya disampaikan Dipo mengacu pada aturan yang berlaku sesuai petunjuk dari Pemkab Purworejo. Dalam penggunaan dana desa, dia selalu didampingi pendamping desa dan diawasi Anggota Bhabinkamtibmas. Pengawasan dari Bhabinkamtibmas sangat penting dan membantu. Pihaknya juga rutin menyampaikan laporan tertulis realisasi dana desa di lapangan.
Anggota Bhabinkamtibmas Desa Suren, Bripka Purwanto mengatakan tugasnya tidak hanya menjaga keamanan tapi juga mengawal dan mengawasi dana desa. “Saya selalu mengingatkan pemerintah desa untuk hati-hati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setiap dana desa yang cair saya minta laporannya,” jelasnya.
Tak puas hanya membaca laporan, dia juga harus rutin turun ke lapangan untuk mengecek realisasinya. Sejauh pengawasannya belum ada temuan soal penyalahgunaan dana desa ini.
BACA SELENGKAPNYA DI HARIAN KAILI POST…!
