 |
| Sahruddin Attamimi (baju putih) saat melakukan peninjauan di perusahaan tambang Kabupaten Morowali. foto/bambangsumantri/kailipost |
Reporter/Morowali: Bambang Sumantri
DPRD Kabupaten Morowali membentuk Pansus untuk melakukan pengawasan,
monitoring dan evaluasi (Monev) pendapatan asli daerah (PAD) yang menentukan
arah dan postur APBD. Hal itu disebabkan kabupaten yang disebut petro dolar
kini mengalami krisis keuangan.
monitoring dan evaluasi (Monev) pendapatan asli daerah (PAD) yang menentukan
arah dan postur APBD. Hal itu disebabkan kabupaten yang disebut petro dolar
kini mengalami krisis keuangan.
Ketua Komisi III DPRD Morowali, Sahruddin Attamimi menjelaskan bahwa Pansus
dibentuk agar dapat membantu pemerintah daerah yang saat ini mengalami
kebuntuan dalam melakukan penagihan PAD.
dibentuk agar dapat membantu pemerintah daerah yang saat ini mengalami
kebuntuan dalam melakukan penagihan PAD.
Dijelaskannya, ada objek-objek PAD Morowali yang tidak bisa tertagih,
disebabkan sistem penagihan Pemkab yang begitu lemah. Padahal regulasinya sudah
sangat mendukung untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak perusahaan
lalai dengan kewajibannya.
disebabkan sistem penagihan Pemkab yang begitu lemah. Padahal regulasinya sudah
sangat mendukung untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak perusahaan
lalai dengan kewajibannya.
Ditambahkannya, Pansus akan mengajak pemerintah daerah untuk turun
bersama-sama melakukan penagihan di lapangan dan mengambil tindakan
menghentikan serta penutupan kegiatan usaha, apabila pihak perusahaan tidak ada
niat baik dalam menyelesaikan kewajibannya.
bersama-sama melakukan penagihan di lapangan dan mengambil tindakan
menghentikan serta penutupan kegiatan usaha, apabila pihak perusahaan tidak ada
niat baik dalam menyelesaikan kewajibannya.
‘’Saat ini kami akan fokus pada beberapa objek PAD seperti retribusi
galian C, IMB, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah dan objek-objek
pajak lainnya. Dalam hitungan kami, total tagihannya masih mencapai di angka 60
milyar rupiah lebih,” ungkapnya.
galian C, IMB, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah dan objek-objek
pajak lainnya. Dalam hitungan kami, total tagihannya masih mencapai di angka 60
milyar rupiah lebih,” ungkapnya.
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Morowali ini berharap
jika tagihan itu mampu direalisasikan sebelum akhir tahun, maka akan mampu
menyelesaikan krisis keuangan yang terjadi di pemerintah daerah, mengingat saat
ini ada beberapa kewajiban pemda yang harus diselesaikan segera.
jika tagihan itu mampu direalisasikan sebelum akhir tahun, maka akan mampu
menyelesaikan krisis keuangan yang terjadi di pemerintah daerah, mengingat saat
ini ada beberapa kewajiban pemda yang harus diselesaikan segera.
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali yang harus segera diselesaikan
itu menurut Sahruddin antara lain gaji ke-13 PNS, gaji tenaga guru kontrak,
honor kesehatan dan kewajiban lainnya. “Kewajiban Pemkab Morowali banyak
yang harus diselesaikan, jadi hak-hak Pemda yang masih jadi tunggakan pihak perusahaan
harus ditagih dengan tegas, jangan sampai kita lemah” ujar Sahruddin.**
itu menurut Sahruddin antara lain gaji ke-13 PNS, gaji tenaga guru kontrak,
honor kesehatan dan kewajiban lainnya. “Kewajiban Pemkab Morowali banyak
yang harus diselesaikan, jadi hak-hak Pemda yang masih jadi tunggakan pihak perusahaan
harus ditagih dengan tegas, jangan sampai kita lemah” ujar Sahruddin.**
