Foto: Yan Edward Guluda
Reporter/Poso : Ishaq Hakim
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Poso tahun ini
hanya menerima ASN sebanyak 193 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dari
sebelumnya yaitu 500 ASN baru. Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
(MenPan-RB).
hanya menerima ASN sebanyak 193 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dari
sebelumnya yaitu 500 ASN baru. Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
(MenPan-RB).
Kepada wartawan di Poso, Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Poso, Yan Edward
Guluda mengatakan, jumlah kuota penerimaan ASN sebanyak 193 orang karena
disesuaikan dengan menghitung dasar besaran gaji dari alokasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Poso.
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Poso, Yan Edward
Guluda mengatakan, jumlah kuota penerimaan ASN sebanyak 193 orang karena
disesuaikan dengan menghitung dasar besaran gaji dari alokasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Poso.
Kata Yan Edward Guluda, Kabupaten Poso
sendiri untuk APBD gaji pegawai masih diatas 50 persen, yang seharusnya aturan
MenPan-RB harus dibawah 50 persen. “Tentunya MenPan-RB menghitung dasarnya
besaran gaji belanja pegawai melalui APBD, kita di Poso gaji dari APBD masih
diatas 50 persen harusnya dibawah 50 persen,” ucapnya, Selasa 18 September
2018.
sendiri untuk APBD gaji pegawai masih diatas 50 persen, yang seharusnya aturan
MenPan-RB harus dibawah 50 persen. “Tentunya MenPan-RB menghitung dasarnya
besaran gaji belanja pegawai melalui APBD, kita di Poso gaji dari APBD masih
diatas 50 persen harusnya dibawah 50 persen,” ucapnya, Selasa 18 September
2018.
Jumlah penerima ASN Poso sebanyak 193 orang
itu disesuaikan dengan jumlah pensiun PNS Poso yang setiap tahun sebanyak 200
orang. Untuk Poso sendiri dari kuota 193 PNS yang diterima yakni profesi guru
sebanyak 90 orang meliputi guru SD dan SMP. Selain itu untuk kesehatan 80 orang
terdiri dokter umum, gigi, dokter spesialis, perawat, apoteker, ilmu gizi dan
ahli rongsen.
itu disesuaikan dengan jumlah pensiun PNS Poso yang setiap tahun sebanyak 200
orang. Untuk Poso sendiri dari kuota 193 PNS yang diterima yakni profesi guru
sebanyak 90 orang meliputi guru SD dan SMP. Selain itu untuk kesehatan 80 orang
terdiri dokter umum, gigi, dokter spesialis, perawat, apoteker, ilmu gizi dan
ahli rongsen.
Sementara profesi tenaga tehnik dibutuhkan
23 orang yakni tehnik sipil, arsitektur, ilmu biologi, akuntansi dan sarjana
hukum. Sedangkan untuk honorer Kategori Dua (K2), sesuai keputusan MenPan-RB
kebijakan pengangkatan menjadi PNS telah berakhir sejak dua tahun lalu.
23 orang yakni tehnik sipil, arsitektur, ilmu biologi, akuntansi dan sarjana
hukum. Sedangkan untuk honorer Kategori Dua (K2), sesuai keputusan MenPan-RB
kebijakan pengangkatan menjadi PNS telah berakhir sejak dua tahun lalu.
Kata Yan Edward Guluda, K2 dan warga yang
ikut seleksi PNS dengan syarat pendidikan terendah diploma dan umur maksimal 35
tahun ditanggal 30 September 2018. “Honorer K2 harus ikut umum tidak ada
lagi pengangkatan khusus, K2 yang ikut harus pertanggal 30 September umurnya
tidak boleh lebih dari 35 tahun,” jelasnya.
ikut seleksi PNS dengan syarat pendidikan terendah diploma dan umur maksimal 35
tahun ditanggal 30 September 2018. “Honorer K2 harus ikut umum tidak ada
lagi pengangkatan khusus, K2 yang ikut harus pertanggal 30 September umurnya
tidak boleh lebih dari 35 tahun,” jelasnya.
Sementara untuk K2 yang memiliki ijazah
sarjana guru yang akan ikut seleksi, harus ijazahnya diperoleh tahun 2013 dan
tidak boleh diatas tahun tersebut. Saat ini data dari BKPSDM Poso jumlah K2
yang ada di Poso berjumlah 1900 orang. Wilayah Poso untuk lima tahun kedepan
tenaga yang sangat dibutuhkan yakni PNS berprofesi guru.
sarjana guru yang akan ikut seleksi, harus ijazahnya diperoleh tahun 2013 dan
tidak boleh diatas tahun tersebut. Saat ini data dari BKPSDM Poso jumlah K2
yang ada di Poso berjumlah 1900 orang. Wilayah Poso untuk lima tahun kedepan
tenaga yang sangat dibutuhkan yakni PNS berprofesi guru.
“Banyak sekolah SD yang gurunya
merangkap dan sangat kekurang guru seperti guru bidang IPA juga gurunya kurang. Ada yang gurunya pun
sudah pensiun, bahkan ada yang telah pindah ikut suaminya bekerja di luar
Poso,” terangnya.
merangkap dan sangat kekurang guru seperti guru bidang IPA juga gurunya kurang. Ada yang gurunya pun
sudah pensiun, bahkan ada yang telah pindah ikut suaminya bekerja di luar
Poso,” terangnya.
Ditambahkannya, pada 19 September 2018
jumlah penerimaan PNS dan pendaftaran PNS melalui online akan diumumkan secara
serentak di Indonesia termasuk wilayah Poso. Pendaftaran dibuka selama sebelas
hari mulai tanggal 19 hingga 30 September 2018, pelaksaan tes ujian PNS sendiri
nantinya akan dilaksankan di kantor BKN Palu.
jumlah penerimaan PNS dan pendaftaran PNS melalui online akan diumumkan secara
serentak di Indonesia termasuk wilayah Poso. Pendaftaran dibuka selama sebelas
hari mulai tanggal 19 hingga 30 September 2018, pelaksaan tes ujian PNS sendiri
nantinya akan dilaksankan di kantor BKN Palu.
Dijelaskannya, seleksi yang dilakukan
meliputi seleksi berkas, tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga tes Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB). “Dalam tes nanti ada beberapa kategori, mulai
seleksi berkas, kalau lolos berkas ikut tes SKD kalau nilainya bagus lagi ikut
tes SKB,” jelasnya.
meliputi seleksi berkas, tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga tes Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB). “Dalam tes nanti ada beberapa kategori, mulai
seleksi berkas, kalau lolos berkas ikut tes SKD kalau nilainya bagus lagi ikut
tes SKB,” jelasnya.
Dimana untuk tes PNS yang menjadi penentuan
kelulusan akan dinilai bagi peserta tes yang mempunyai kemampuan kompetensi
bagus. Hasil nilai ujian tes PNS saat itu juga langsung bisa dilihat melalui
komputer.
kelulusan akan dinilai bagi peserta tes yang mempunyai kemampuan kompetensi
bagus. Hasil nilai ujian tes PNS saat itu juga langsung bisa dilihat melalui
komputer.
“Kemampuan kompetensi yang baik
menentukan kelulusan. Yang jelas pendaftaran terbuka secara transparan. Hasil
tes nilai nanti langsung bisa dilihat melalui komputer pada saat itu,”
tuturnya.
menentukan kelulusan. Yang jelas pendaftaran terbuka secara transparan. Hasil
tes nilai nanti langsung bisa dilihat melalui komputer pada saat itu,”
tuturnya.
Yan Guluda menyampaikan, untuk nasib K2
sebanyak 1900 orang, saat ini Pemda Poso masih menunggu Peraturan Pemerintah
(PP) tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
agar bisa diakomodir nasib mereka.
sebanyak 1900 orang, saat ini Pemda Poso masih menunggu Peraturan Pemerintah
(PP) tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
agar bisa diakomodir nasib mereka.
“Kami masih menunggu PP dari MenPan RB
soal nasib K2, mereka itukan seperti pegawai kontrak namun belum ada
dikeluarkan dasar itu untuk mengakomidir mereka. Tapi perlu diingat setelah ada
mekanisime itu pasti akan ada seleksi umur maupun latar belakang
pendidikan,” pungkasnya.**
soal nasib K2, mereka itukan seperti pegawai kontrak namun belum ada
dikeluarkan dasar itu untuk mengakomidir mereka. Tapi perlu diingat setelah ada
mekanisime itu pasti akan ada seleksi umur maupun latar belakang
pendidikan,” pungkasnya.**
