 |
| GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola, memimpin Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak Bencana bersama kepala Satgas Infrastruktur, Perwakilan Bank Dunia, Bappenas, BNPB (14/12/2018). |
Sumber:
Biro Humpro sulteng
Biro Humpro sulteng
GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola, memimpin Rapat Percepatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi,
bersama kepala Satgas Infrastruktur, Perwakilan Bank Dunia, Bappenas,
BNPB. Gubernur didampingi Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala BPBD, Kepala
Dinas ESDM (14/12/2018).
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi,
bersama kepala Satgas Infrastruktur, Perwakilan Bank Dunia, Bappenas,
BNPB. Gubernur didampingi Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala BPBD, Kepala
Dinas ESDM (14/12/2018).
Kepala Satgas PUPR Arie Supriadi menyampaikan rapat dihadiri Tim besar antara
lain; dari World Bank, Bappenas, BNPB. Tujuannya meminta dukungan Gubernur
terkait dengan rencana percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur
melalui Existing Loan dari World Bank.
lain; dari World Bank, Bappenas, BNPB. Tujuannya meminta dukungan Gubernur
terkait dengan rencana percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur
melalui Existing Loan dari World Bank.
Dasar pemikiran penggunaan dana loan Bank Dunia adalah untuk
mempercepat pembangunan Sulteng dari dampak bencana yang terjadi. Saat ini Bank
Dunia melalui loan menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 T. Salah satunya
pembangunan tanggul laut dan regulasi dana loan ini akan diatur Bappenas. Pemerintah
daerah diharapkan dapat memberikan dukungan.
mempercepat pembangunan Sulteng dari dampak bencana yang terjadi. Saat ini Bank
Dunia melalui loan menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 T. Salah satunya
pembangunan tanggul laut dan regulasi dana loan ini akan diatur Bappenas. Pemerintah
daerah diharapkan dapat memberikan dukungan.
Gubernur Longki Djanggola berterima kasih kepada seluruh tim yang
tergabung rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana, khususnya World Bank. Walaupun
seluruh proses persetujuan bantuan dimaksud, kata Gubernur berada pada Bappenas.
‘’Tetapi kami siap untuk membuat surat dukungan terhadap proses realisasi
bantuan tersebut kepada Bappenas.
tergabung rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana, khususnya World Bank. Walaupun
seluruh proses persetujuan bantuan dimaksud, kata Gubernur berada pada Bappenas.
‘’Tetapi kami siap untuk membuat surat dukungan terhadap proses realisasi
bantuan tersebut kepada Bappenas.
 |
| ‘ |
Selanjutnya Gubernur Sulteng mengharapkan kepada tim agar dapat
dipercepat pelaksanaan pembangunan tanggul laut dan juga pembangunan Sahdump
pada beberapa daerah seperti di Desa Salua. Gubernur juga meminta kepada bank
dunia agar dapat membantu masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan,
seperti pekerja di bidang perhotelan dan lainnya.
dipercepat pelaksanaan pembangunan tanggul laut dan juga pembangunan Sahdump
pada beberapa daerah seperti di Desa Salua. Gubernur juga meminta kepada bank
dunia agar dapat membantu masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan,
seperti pekerja di bidang perhotelan dan lainnya.
Virgi dari Bappenas menyampaikan bahwa Bappenas sangat konsen mendukung
percepatan pemulihan dampak bencana Sulteng, terutama percepatan rehabilitasi
dan rekonstruksi, terutama percepatan pembangunan pemukiman masyarakat. Tetapi
diharapkan kepada pemerintah daerah secepatnya melakukan validasi data. Agar supaya
perencanaan ke depan dapat lebih terarah, terutama berapa jumlah masyarakat
yang harus direlokasi dan berapa jumlah yang diberikan bantuan pembangunan Huntap.
percepatan pemulihan dampak bencana Sulteng, terutama percepatan rehabilitasi
dan rekonstruksi, terutama percepatan pembangunan pemukiman masyarakat. Tetapi
diharapkan kepada pemerintah daerah secepatnya melakukan validasi data. Agar supaya
perencanaan ke depan dapat lebih terarah, terutama berapa jumlah masyarakat
yang harus direlokasi dan berapa jumlah yang diberikan bantuan pembangunan Huntap.
Mr Djos perwakilan World Bank, sangat mengapresiasi langkah langkah yang
dilakukan gubernur. Lebih jauh Mr. Djos menyampaikan bahwa World Bank
memberikan dukungan pembiayaan melalui dan loan sebesar Rp1,5 triliun untuk
dapat dimanfaatkan melalui PUPR. Yaitu untuk membangun infrastruktur dan bank dunia sangat
yakin Indonesia sangat berpengalaman di dalam pemulihan dampak bencana. Hal itu
terlihat di beberapa daerah seperti Yogjakarta
dilakukan gubernur. Lebih jauh Mr. Djos menyampaikan bahwa World Bank
memberikan dukungan pembiayaan melalui dan loan sebesar Rp1,5 triliun untuk
dapat dimanfaatkan melalui PUPR. Yaitu untuk membangun infrastruktur dan bank dunia sangat
yakin Indonesia sangat berpengalaman di dalam pemulihan dampak bencana. Hal itu
terlihat di beberapa daerah seperti Yogjakarta
Mr. Djos meminta Gubernur agar terus dapat melibatkan masyarakat di dalam
pengambilan keputusan. Ia pun meminta supaya Gubernur membentuk tim fasilitator
lokal yang dapat memberikan pemahaman dan meminta masukan terkait langkah
langkah pemulihan yang akan dilaksanakan pemerintah dan World Bank siap untuk
memfasilitasi kegiatan fasilitator.
pengambilan keputusan. Ia pun meminta supaya Gubernur membentuk tim fasilitator
lokal yang dapat memberikan pemahaman dan meminta masukan terkait langkah
langkah pemulihan yang akan dilaksanakan pemerintah dan World Bank siap untuk
memfasilitasi kegiatan fasilitator.
Menjawab itu, Gubernur Longki menyampaikan bahwa validasi data bencana Sulteng
telah disepakati pemerintah daerah dan BNPB dengan membentuk PUSDATINA. ‘’Data
saat ini sudah satu sumber baik yang dimiliki BNPB dan pemerintah daerah tetapi
ke depan data tersebut akan dikuatkan dengan keputusan bupati dan Walikota Palu.
telah disepakati pemerintah daerah dan BNPB dengan membentuk PUSDATINA. ‘’Data
saat ini sudah satu sumber baik yang dimiliki BNPB dan pemerintah daerah tetapi
ke depan data tersebut akan dikuatkan dengan keputusan bupati dan Walikota Palu.
Gubernur juga menyinggung ke depan, pemerintah selain melakukan
relokasi kepada masyarakat Balaroa, Petobo, Jono Oge dan pesisir pantai, juga
akan memberikan dana stimulan. Hal itu sesuai kebijakan yang disampaikan Wapres.
Untuk lokasi relokasi sudah mendapat persetujuan antara lain di Tondo, Talise,
Duyu dan Pombewe. Lokasi tersebut merupakan HGU dan pemerintah meminta pemegang
HGU untuk menyerahkan sebagian lokasi HGU kepada pemerintah.**
relokasi kepada masyarakat Balaroa, Petobo, Jono Oge dan pesisir pantai, juga
akan memberikan dana stimulan. Hal itu sesuai kebijakan yang disampaikan Wapres.
Untuk lokasi relokasi sudah mendapat persetujuan antara lain di Tondo, Talise,
Duyu dan Pombewe. Lokasi tersebut merupakan HGU dan pemerintah meminta pemegang
HGU untuk menyerahkan sebagian lokasi HGU kepada pemerintah.**
