DPK IKAPTK Parigi Moutong Resmi Dikukuhkan

  • Whatsapp
banner 728x90
Sumber: Humas Parmout

KETUA Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni
Pendidikan Kepamongprajaan Sulawesi Tengah Hj. Derry B Djanggola MSi resmi
melantik Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi
Kepamongprajaan (DPK IKAPTK) Parigi Moutong periode 2019 – 2024.

Pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong yang telah
dilantik itu juga langsung dikukuhkan oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, H
Badrun Nggai SE di aula kantor Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Jum’at
(8/3).

Pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong yang dilantik
dan dikukuhkan yaitu, Zulfinasran SSTP MAP (Ketua), Fit Dewana SSTP MAP (Wakil
ketua), Epi Satriani SSTP (Sekretaris), Iin Sukmawati SSTP (Wakil Sekretaris),
Krisdaryadi Ponco Nugroho SSTP MSi (Bendahara) dan Indah Maulidya SSTP (Wakil
bendahara). Pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong ini juga dilengkapi dengan enam
bidang, mulai dari bidang yang mengurusi soal keanggotaan, keluarga Alumni,
sosial dan kemasyarakatan hingga bidang pendanaan, kesejahteraan dan
pengembangan usaha.

Ketua DPP IKAPTK  Dra  Hj.
Derry B Djanggola MSi dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya pengurus DPK
IKAPTK Parigi Moutong. Derry berharap IKAPTK dapat menjadi wadah bersilaturahmi
dan saling memberikan motivasi kepada sesama pengurus maupun anggota dalam
melaksanakan tugas tugasnya “Selaku ketua DPP IKAPTK Sulawesi Tengah saya
berpesan kepada Wakil Bupati selaku Pembina, tolong mereka ini diperhatikan.
Tahun depan harus ada yang naik eselon”ujar Derry sembari memnunjuk beberapa
alumni IKAPTK yang saat ini tengah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di
Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada pengukuhan itu.
Menurutnya, alumni IKAPTK adalah kader yang tamat
dari lembaga pendidikan tinggi kepamongan, juga kader yang berada dibawah
naungan Kementerian Dalam Negeri, sehingga loyalitas dan kemampuan alumninya
tidak perlu diragukan lagi karena mereka dibekali pengetahuan bagaimana
menjalankan tugas pemerintahan dilapangan “Mereka ini orang orang terlatih. Mau
ditempatkan dimana saja pasti bisa. Oleh karena itu, dengan terbentuknya
kepengurusan DPK IKAPTK diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tugas dan
fungsi. Ini menjadi tanggung jawab ketua dan pengurus yang untuk bisa saling
memotivasi mengingatkan teman teman yang belum maksimal dalam menjalankan tugas
tugas pemerintahan,”pesannya

Mantan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah itu juga
mengingatkan kepada pengurus DKP IKAPTK yang notabenenya adalah ASN untuk
menjaga netralitas sebagai ASN jeleng Pilpres dan Pileg 17 April
2019.  Menurutnya dengan persiapan yang optimal dari seluruh unsur
diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan optimal dan rakyat Indonesia
dapat berperan  serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat
“Untuk itu saya berpesan kepada ASN wajib netral dalam pesta demokrasi yang
akan dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019 mengingat sekarang ini telah
banyak terjadi politik praktis yang dilakukan oleh ASN tertentu,” ujarnya
mengingatkan.

Pelarangan keterlibatan ASN dalam ranah politik praktis
telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN serta surat
edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang netralitas ASN, “Larangan ini dimaksudkan bukan untuk membatasi hak
asasi manusia dari ASN  namun adalah upaya untuk menjaga ASN dari
pengaruh partai politik dan untuk menjamin persatuan ASN,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H
Badrun Nggai SE berpesan kepada pengurus DPK IKAPTK untuk menjadi contoh bagi
pegawai lainnya, sebab IKAPTK adalah pamong yang menjadi pengayom bagi
masyarakat. Ia juga meminta pengurus IKAPTK memperlihatkan loyalitas kepada
pimpinan “Permintaan dari ketua DPP IKAPTPK harus ada yang dikukuhkan ini naik
eselon, tahun ini atau tahun depan semua tergantung kepeda mereka. Nanti
dilihat, karena semua kartu mereka ada sama saya. Yang paling penting
perlihatkan loyalitas, contohi yang sudah sukses dan selalu introspeksi diri,” tandasnya.

Dikesempatan itu, Wakil Bupati mengingatkan kepada
pengurus DPP IKAPTPK Sulawesi Tengah agar membagi secara merata distribusi
alumni STPDN itu ke daerah “Demikian juga kalau sudah ditempatkan disini jangan
ditarik lagi atau pindah ke Provinsi supaya lebih merata,” harapnya.**

Berita terkait