Berdasarkan hasil pendataan, 2.399 warga korban bencana alam kota Palu, bersedia direlokasi ke Hunian Tetap. Demikian kata Kepala BPBD Palu, Presli Tampubolon, saat rapat penanggulangan bencana bersama Walikota Palu, instansi terkait Pemkot Palu, Camat dan Lurah se-kota Palu, serta pihak Non Goverment Organization (NGO) di ruang Bantaya kantor Walikota Palu Selasa (27/8/2019).
Hasil pendataan tersebut ungkap kepala BPBD Palu, berupa formulir yang diberikan kepada kurang lebih 6000 penyintas bencana alam kota Palu.
Dari verifikasi yang dilaksanakan bersama yayasan Budha Tzu-Chi, penyintas yang bersedia direlokasi ke Huntap Kelurahan Tondo, sejumlah 1867.
Dijelaskannya, tahap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) oleh yayasan Budha Tzu-Chi di Kelurahan Tondo, sebanyak 1000 unit. Namun baru terealisasi sebanyak 200.
“Rencananya, pada bulan September 2019, dilaksanakan relokasi tahap awal penyintas bencana di Huntap Tondo, ” jelas Presli Tampubolon.
Masyarakat yang telah mengisi formulir terkait relokasi ke Huntap yang dibangun yayasan Budha Tzu-Chi, diprioritaskan bagi warga Kelurahan Tondo.
“Mohon menjadi catatan bagi lurah, bahwa warga yang direlokasi di Huntap, diutamakan masyarakat Tondo, ” jelasnya.
Bagi masyarakat yang belum mengisi formulir, agar tetap bersabar. Karena verifikasi tahap selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan SK yang ada. Dilakukan oleh pihak kelurahan, Babinsa maupun pihak keamanan lainnya.
Sementara, warga yang bersedia ditempatkan ke Kelurahan Talise, sebanyak 277 dan di Kelurahan Duyu berjumlah 192.
“Olehnya, kami berharap kepada pihak NGO, dapat membantu pemberdayaan perekonomian bagi warga penyintas, yang menempati Huntap di kota Palu. Karena kondisi para penyintas nantinya akan rentan terhadap masalah perekonomian, ” pintanya.
Di tempat yang sama, Walikota Palu, Hidayat mengaku proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam, membutuhkan waktu yang cukup lama.
Olehnya, dia berharap kepada pihak NGO untuk senantiasa memberikan bantuannya kepada masyarakat kota Palu.
“Proses rehab, rekon membutuhkan waktu yang lama, kami meminta bantuan kepada pihak NGO, untuk membantu proses tersebut, ” harapnya.
Ditambahkannya, pihak NGO yang telah membantu masyarakat kota Palu, diharapkan untuk membuat daftar list maupun laporan terkait jumlah bantuannya. Hal itu bertujuan untuk menghindari perspektif buruk dari masyarakat maupun pihak donatur. Terkait banyaknya bantuan yang masuk, namun tidak terinvestalisir oleh Pemkot Palu.
“Termasuk juga mencakup rencana kedepannya, terkait program bantuan berupa logistik, infrastukur, melakukan koordinasi dengan Pemkot Palu. Dalam hal ini pihak BPBD Palu, ” bebernya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
