 |
Reporter: Iksan Madjido
Pansus (Panitia Khusus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yg
dibentuk Nopember 2018 silam, hari ini kembali gelar Rapat Dengar Pendapat
bersama stakeholder kebencanaan plus sejumlah organisasi korban.
dibentuk Nopember 2018 silam, hari ini kembali gelar Rapat Dengar Pendapat
bersama stakeholder kebencanaan plus sejumlah organisasi korban.
“Iya,
siang ini jam 14.00 Wita kita gelar. Kali ini kami mau pastikan sejumlah target
RDP, yakni soal transparansi keuangan di masa pemulihan ini. Kita harus
sama-sama tahu, paling tidak garis besar mutasi keuangan pasca bencana bisa
kita lihat bersama”, kata Yahdi Basma, Ketua Pansus P3B Pasigala di Palu.
siang ini jam 14.00 Wita kita gelar. Kali ini kami mau pastikan sejumlah target
RDP, yakni soal transparansi keuangan di masa pemulihan ini. Kita harus
sama-sama tahu, paling tidak garis besar mutasi keuangan pasca bencana bisa
kita lihat bersama”, kata Yahdi Basma, Ketua Pansus P3B Pasigala di Palu.
Saat
ditanya, apakah memang ada kewenangan DPRD soal itu, Yahdi menambahkan bahwa
mekanisme pengendalian atau pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh
DPRD kepada Pemerintah Daerah, pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban
(akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
ditanya, apakah memang ada kewenangan DPRD soal itu, Yahdi menambahkan bahwa
mekanisme pengendalian atau pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh
DPRD kepada Pemerintah Daerah, pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban
(akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Fungsi
pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai
penggunaan dana daerah pada setiap kesempatannya. Meskipun secara formal,
laporan pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan
tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai media, masyarakat,
ataupun informal dari pemeritahan daerah untuk mengawasi berbagai implementasi
APBD oleh Pemerintah Daerah.
pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai
penggunaan dana daerah pada setiap kesempatannya. Meskipun secara formal,
laporan pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan
tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai media, masyarakat,
ataupun informal dari pemeritahan daerah untuk mengawasi berbagai implementasi
APBD oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan
Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
sebagai Pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, tegas sebutkan di Pasal 4 PP dimaksud, bahwa dana
penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat
& Pemerintah Daerah.
Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
sebagai Pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, tegas sebutkan di Pasal 4 PP dimaksud, bahwa dana
penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat
& Pemerintah Daerah.
Direncanakan,
RDP siang ini juga mengundang sejumlah organisasi korban dan juga pihak REI
(Real Estate Indonesia).
RDP siang ini juga mengundang sejumlah organisasi korban dan juga pihak REI
(Real Estate Indonesia).
Saat
ditanya mengapa mengundang REI, Yahdi Basma jelaskan bahwa sejauh ini kita juga
sedang berkutat soal kesiapan HUNTAP dengan berbagai hal yg menyertainya.
ditanya mengapa mengundang REI, Yahdi Basma jelaskan bahwa sejauh ini kita juga
sedang berkutat soal kesiapan HUNTAP dengan berbagai hal yg menyertainya.
Kata
Yahdi, ada gagasan yg mungkin saat ini sebatas wacana namun tak keliru jika
ditawarkan, bahwa dalam konteks komitmen kita untuk percepat roda ekonomi
lokal, “…kan kita di daerah punya banyak Kontraktor dan Pengemban Lokal
bidang Perumahan, ada REI, ada KADIN dll, harusnya mereka di maksimalkan.
Yahdi, ada gagasan yg mungkin saat ini sebatas wacana namun tak keliru jika
ditawarkan, bahwa dalam konteks komitmen kita untuk percepat roda ekonomi
lokal, “…kan kita di daerah punya banyak Kontraktor dan Pengemban Lokal
bidang Perumahan, ada REI, ada KADIN dll, harusnya mereka di maksimalkan.
Saya
lihat banyak komplek dan perumahan yang mereka bangun
namun belum laku, ini kecil-kecil tapi jika himpun kan jadi banyak”, kita
mau lihat, seberapa banyak itu dan apa ada peluang agar itu bisa jadi salah
satu opsi soal HUNTAP bagi Korban Bencana”, sebut Yahdi.***
lihat banyak komplek dan perumahan yang mereka bangun
namun belum laku, ini kecil-kecil tapi jika himpun kan jadi banyak”, kita
mau lihat, seberapa banyak itu dan apa ada peluang agar itu bisa jadi salah
satu opsi soal HUNTAP bagi Korban Bencana”, sebut Yahdi.***
