Polemik yang masih terjadi ditengah-tengah penyintas korban bencana alam kota Palu, seakan tidak ada henti-hentinya. Mulai dari santunan duka, jaminan hidup, bantuan logistik hingga dana Stimulan.
Menyikapi hal itu, ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainah Korona disela-sela rapat dengar pendapat bersama warga penyintas di ruang sidang Paripurna, Selasa (22/10/2019) menekankan agar perlunya dilakukan audit data kebencanaan.
“Ada beberapa rekomondasi yang akan kami sampaikan. Diantaranya perlunya dilakukan audit kebencanaan, terkait dengan data dan anggaran. Uang yang masuk di kota Palu, perlu dicek kembali, ” ungkapnya.
Selain itu, perlu adanya pelayanan data satu pintu yang terintegrasi dan sistimatik. Karena data tersebut bukan hanya untuk kebutuhan Jadup saja. Melainkan kata ketua Komisi A tersebut, menjadi pusat informasi sekaitan dengan kebijakan dalam tahapan rehabilisai dan rekontruksi.
Disamping itu, transparansi data juga perlu dilakukan. Seperti jumlah masyarakat yang telah menerima bantuan. “Sehingga masyarakat mengetahui apabila dirinya belum terdata, mereka bisa segera menyiapkan dokumennya. Jika mereka memang mendapatkan hak tersebut, ” tandasnya.
Terkait jaminan hidup, Mutmainah Korona berharap agar pemerintah kota Palu mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat yang belum mendapatkan jadup tersebut.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kebijakan intitusi dari DPRD Palu. Untuk membuka layanan pengaduan bagi masyarakat terdampak. Dengan sistem satu pintu. Dimana masyarakat mendaparkan informasi, ” terangnya.
Dia juga berharap agar hal tersebut, bukan hanya melibatkan Komis A saja, akan tetapi juga diharapkan menjadi pogram bersama secara intitusi dari DPRD kota Palu.
“Kedepannya kami akan melakukan koordinasi bersama instansi terkait. Namun hal ini juga masih sebatas diskusi. Masih inisiatif dari kami, ” bebernya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
