Lambatnya progres dana Stimulan tahap I untuk pembangunan rumah terdampak bencana di kota Palu, akhirnya melibatkan personil TNI dalam tahap rehabilitasi dan rekontruksi tersebut.
Dari rapat Panitia khusus (Pansus) DPRD Palu bersama instansi terkait Pemkot Palu, yang membahas APBD kota Palu tahun 2020, Selasa (19/11/2019), di ruang sidang Paripurna, diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk pembiayaan TNI sebesar Rp.13 milyar.
Kepala Bappeda Palu, Arfan menjelaskan bahwa berdasarkan surat dari BNPB, boleh melibatkan pihak TNI dalam membantu pembangunan rumah rusak berat, dengan menggunakan anggaran dari dana hibah yang telah masuk ke kas daerah.
“Dua minggu lalu, tim BNPB datang dan mengatakan bahwa ada kebijakan baru, terkait proses proses pembayaran dana rehab rekon kepada masyarakat penerima dana Stimulan, yaitu pembiayaan terhadap anggota TNI dalam membantu pembangunan rumah rusak berat di kota Palu, ” akunya.
Pada awalnya kata Arfan, jumlah personil yang dilibatkan tersebut, sebanyak 430. Dengan nilai anggaran operasionalnya selama enam bulan, sebesar Rp.11 milayar. Namun berdasarkan masukan dari BNPB dan Mabes TNI, akhirnya terjadi penambahan menjadi 490 personil, dengan Estimasi anggaranya Rp.13 milyar.
Selain itu, penetapan standar biaya makan minum dari anggota TNI yang akan membantu dalam pembangunan rumah rusak berat di kota Palu, menggunakan standar dari Mabes TNI. Estimasi Rp.140.000 per-hari dikalikan selama enam bulan atau 180 hari. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
