Komisi A Akan Hearing Pihak Terkait Proyek SDN Inpres Kamonji I Palu

  • Whatsapp
Mutmainah Korona/dok. pribadi
banner 728x90

Palu, – Proyek pembangunan dua ruangan kelas di SDN Inpres Kamonji I, menelan anggaran sebesar Rp.1.091.070.669 menuai reaksi Komisi A DPRD Palu. Ketua Komisi A, Mutmainah Korona melalui telepon seluler via whats app, Sabtu (21/12/2019) akan melakukan hearing terkait hal tersebut.

“Komisi A akan menelusuri secara investigatif terkait pembangunan dua ruangan kelas di SDN Inpres 1 Kamonji I. Baik dari segi perencanaan, alur tender proyek, dan proses pelaksanaan proyek.

Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Palu, LPSE, konsultan pelaksana proyek dan pihak sekolah SDN 1 Inspres kamonji sebagai penerima manfaat untuk dimintai keterangan, ” tegasnya.

Menurut Neng sapaan akrabnya, dalam sidak yang dilaksanakan anggota Komisi A, Jumat (21/12/2019) di SDN Inpres Kamonji I, proyek pembangunan dua ruang kelas dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.091.070.669 tersebut, sangat tidak masuk akal.

Hal itu merupakan pemborosan anggaran. Padahal kata politisi partai Nasdem, dana yang begitu besar tersebut, bisa dimanfaatkan secara efisien dan lebih menyentuh kepada masyarakat.

Bahkan dalam proses pembangunannya, tidak berorientasi pada mitigasi bencana alam. Berdasarkan manajemen risiko bencana, aset pemerintah terutama bangunan gedung negara lanjutnya, wajib mengadopsi konsep tahan gempa. Namun, yang terlihat kontruksinya justru masih mengadopsi pola lama, dengan alokasi anggaran fantastis.

“Pondasi bangunan ruangan kelasnya, cukup tinggi dan menggunakan bahan sepenuhnya dari batu bata. Dimana konstruksi bangunannya tidak mengadopsi pola mitigasi bencana,” tandasnya.

Jika proyek pembangunan tersebut terindikasi pidana, maka Komisi A DPRD Palu, sebut Neng, akan meminta pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas hal tersebut. Karena hal itu sangat merugikan uang daerah yang seharusnya di belanjakan secara efektif dengan alokasi anggaran yang lebih rasional.


Apalagi pasca bencana alam, dibutuhkan perencanaan kebijakan bersandar pada kebutuhan utama, dengan keterbatasan APBD Kota Palu. Dimana seharusnya hal itu bisa membantu pendanaan program pemerintah lainnya pada sektor pendidikan.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres 1 Kamonji terangnya, masih membutuhkan banyak perbaikan. Dengan alokasi anggaran Rp.1 Milyar lebih tersebut digunakan secara efektif. Mungkin bisa membiayai semua pembangunanya secara kopherensif, dengan pendekatan mitigasi bencana.***

Reporter: Firmansyah Lawawi

Berita terkait