Palu,- Ketua Komisi A DPRD Palu Mutmainah Korona mengusulkan, agar dana anggaran rehabilitasi kantor Dekot Palu sebesar Rp.3,8 milyar digeser untuk mensuport karyawan yang dirumahkan akibat dampak Covid 19.
“Fokus kita adalah ke anggaran 3,8 M untuk bisa mensuport dan mengatasi dampak sosial ekonomi warga kota palu. Khususnya bagai karyawan yang dirumahkan akibat dampak virus Korona,” ungkapnya, Senin (6/4/2020).
Selain itu, anggaran rehabilitasi itu juga diperuntukkan khusus kepada penyintas yang kurang lebih berjumlah 40 ribu jiwa, kelompok miskin yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita masih menunggu bagaimana hasil koordinasi sekretatariat DPRD ke pihak keuangan daerah,” akunya.
Dalam rapat bersama Anleg DPRD beberapa waktu lalu sebut Mutmainah, terdapa 3 item pembahasan. Diantaranya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Palu Rp. 1,8 M, dana reses Rp. 800 juta dan dana rehabilitasi kantor 3,8 M.
“Hampir semua setuju pergeseran anggaran, namun yang disetujui adalah perjalanan dinas. Untuk rehab kantor lagi menunggu hasil kajian. Sementara dana reses ungkap salah satu Anleg, tetap teranggarkan dan dipindahkan ke masa sidang cawu II. Karena reses merupakan bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Khususnya dapil,” bebernya.
Olehnya, semua realokasi anggaran, harus dilakukan pengawalan penggunaannya. Karena bila digeser ke program sembako, bantuan tesebut melekat pada Dinas Sosial.
“Kita berharap sumber alokasi penggaran covid 19 ini, berasal dari APBD murni, DAK, DAU, DAU tambahan (dana kelurahan), realokasi anggaran DPRD serta bantuan dari berbagai Lembaga sosial, ” jelasnya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
