Palu,- Jumlah pasien positif terpapar virus korona (swab test/PCR) di Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkat. Sampai Sabtu, 02 Mei 2020 sudah capai 59 orang postif. Bahkan Kabupaten Buol dan Kota Palu terbesar. Banyak warga mewacanakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) diberlakukan di Kota Palu dan kabupaten yang potensial wabah korona.
Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin kepada kailipost.com dalam bincang ‘pekan ini’ mengungkapkan ketidaksetujuannya PSBB di Palu. Alasannya, PSBB hanya menyengsarakan rakyat.
Ia malah setuju, anggaran hasil refocusing APBD provinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk rapid test massal pada semua masyarakat. Utamanya Palu dan Buol.
Dengan rapid test, setidaknya ada data awal untuk pencegahan dan penanganan Covid 19. ‘’Mereka yang reaktif di karantina di Wisma Haji dan Pusdiklat. Kemudian dilakukan uji Swab di laboratorium kesehatan karena Sulteng sudah punya alat uji korona,’’ terang Ketua DPW PDIP Sulteng itu.
Dengan pola tapid test massal, maka pemerintah atau tim gugus tugas covid telah mempolarisasi mana warga yang potensi OTG, ODP dan PDP secara aktif. Dari pada saat ini sifatnya hanya pasif dan reaktif tracking setelah ada sebuah kasus. Akibatnya, psikologi publik juga was was dan tidak tenang. Ini solusi strategi yang ia maksudkan.
Sementara bila PSBB diperlakukan di Palu, maka masyarakat Sigi dan Kabupaten Donggala sulit masuk Kota Palu. Sementara pusat pusat pemasaran, pasar dan transportasi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan serta holtikultura harus ke Palu. ‘’Ini yang saya maksud menyengsarakan publik kabupaten sekitar yang kita harapkan ekonomi rakyat tidak mati di tengah wabah,’’ terangnya.
‘’Menurut saya yang terbaik adalah segera ravid test semua penduduk Palu dan yang reaktif (positif) karantina selanjutnya periksa atau uji swab,’’ tandas Muharram lagi.
Apa manfaat lain rapid test massal di Palu? Kata Muharram yaitu membantu sensus penduduk. ‘’Semua RT dilibatkan untuk mendata warganya by name by address,’’ ujarnya meyakinkan.
Bagaimana tehnisnya uji rapid dengan jumlah penduduk Palu 400 ribuan jiwa? Berapa lama waktu dibutuhkan? Sedangkan sebaran virus makin cepat dan tidak dapat diprediksi? Sedangkan PSBB kan hanya sepekan apalagi ini ramadan lebih banyak orang pasif?
Muharram yang ditanya demikian tetap kekeh bahwa PSBB tak efektif diberlakukan di Palu. ‘’Tidak akan efektif, masyarakat kita bukan masyarakat yang terbiasa teratur. Lakukan berdasarkan kelompok RT, ini juga dimaksudkan untuk pengumpulan data penduduk yang terupdate. Butuh waktu satu minggu untuk 48 kelurahan.’’ Jawabnya.
Jelasnya, pemerintah kota memang penting untuk memperbaiki data kependudukannya, oleh karena itu perbaikan dimulai dari perangkat RT/RW. Bencana September 2018, memberikan bukti bahwa pemerintah kota tidak punya data kependudukan yang valid, akibatnya dana bantuan sampai hari ini belum bisa disalurkan secara maksimal padahal uangnya ada. ‘’Satu orang yg di rapid hanya butuh waktu paling lama lima menit. Yang terpenting adalah data,’’ tandas politisi PDIP menututp solusi penanganan Covid 19 yang ia tawarkan. ***
reportase : andono wibisono
