Palu,- Pemberlakuan aturan bagi pelaku perjalanan masuk maupun keluar dari Kota Palu yang menggunakan rapid tes maupun swab PCR saat memasuki new normal, mendapat kritikan dari anggota legislatif DPRD Palu, Muslimun.
“Hal yang mencengangkan, karena penerapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu berbeda-beda. Untuk bisa melewati wilayah kabupaten dan kota biayanya sangat mahal. Hal ini menjadi aneh disaat situasi lagi pelik bahkan ekonomi masyarakat semakin terpuruk,” tegas ketua fraksi Nasdem DPRD Palu, Jumat (5/6/20).
Terdapat hal yang sangat memberatkan dalam sebuah perjalanan, dimana aturan penerapan tersebut kata Muslimun, disamaratakan antara satu dan lainnya.
“Untuk perjalanan udara dipukul rata dengan penerapan di darat. Hal ini yang mengganjal dan sangat memberatkan,” sebutnya.
Menurut hematnya, pergeseran rekofising APBD yang dilakukan oleh pemerintah kota palu, mampu mengantisipasi hal tersebut. Sehingga tidak terkesan atau jangan membuat surat perjalanan untuk menaikan PAD buat daerah atau ladang bisnis baru.
Beranjak dari hal itu, fraksi Nasdem Kota Palu meminta di wilayah perbatasan harus menyiapkan alat pendukung yang memungkinkan akses rakyat semakin mudah.
Dengan melihat penerapan untuk mendapatkan surat jalan berbadan sehat, baiknya Pemkot Palu melakukan kajian terutama yang akan dikeluarkan oleh pihak Rumah sakit maupun Puskesmas.
“Tujuan utamanya adalah tidak memberatkan masyarakat untuk bepergian kewilayah luar kota untuk mencari rezeki disaat situasi ekonomi sulit ditengah pandemi saat ini,” harapnya.
Anggota Komisi C itu juga sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas upaya pemerintah kota melaksanakan penjagaan ketat di wilayah perbatasan. Sehingga mampu menekan angka dan memutus rantai penyebaran Covid 19.
“Alhamdulillah, palu bisa mengantisipasi hal tersebut dan kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Palu tersebut,” akunya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
