Warga Demo, 8 Kepala Desa Tak Kunjung Dilantik Bupati Donggala

  • Whatsapp
banner 728x90

Donggala,- Ratusan warga Desa Marana, Kecamatan Sindue mendatangi Kantor DPRD Donggala, Senin (27/07). Aksi demo dilakukan terkait dengan Delapan Kades terpilih yang tak kunjung dilantik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala.

Para pendemo itu dijaga ketat oleh Aparat Kepolisian Polres Donggala. Sebelum ratusan pendemo itu memasuki halaman Kantor DPRD Donggala, Kapolres Donggala AKBP. Dadan Wahyudi menegaskan kepada pendemo untuk memakai masker.

“Kita harus mematuhi aturan Protokol Kesehatan dan kami berharap kepada para pendemo untuk tidak melakukan aksi anarkis yang menyebabkan kerugian diri sendiri,” tuturnya.

Aksi Demo tersebut dipimpin oleh Korlap Ade Arden. Dalam orasinya ia menyampaikan bahwa sejak 07 Desember 2019 pasca pemilihan Kepala Desa serentak di 81 Desa. Hingga saat ini masih ada Delapan Kepala Desa terpilih secara Demokrasi yang belum juga dilantik oleh Bupati Donggala.

“Jika mengacu pada aturan yang ada, seharusnya 8 Kepala Desa terpilih telah dilantik oleh Bupati Donggala, tanpa menunggu waktu tujuh bulan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari terkait rencana pelantikannya,” kata Korlap.

Kondisi ini, lanjut Korlap, sangat memprihatinkan jika hakikat demokrasi sebagai prinsip dasar Negara dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun Kepala Desa terpilih merupakan hasil kesepakatan dan keputusan tertinggi masyarakat Desa di ruang lingkup legal formal Pilkades.

“Atas dasar itu, dengan alasan apapun Pemkab Donggala tidak bisa mengulur waktu pelantikan sejak ditetapkannya kedelapan Kades sebagai pemenang seperti yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” ucapnya.

Dikatakan lagi, jika Pemkab Donggala masih ngotot tidak melantik Kepala Desa terpilih, maka itu akan berpengaruh pada proses pembangunan di Kabupaten Donggala dimasa mendatang.

“Desa juga merupakan penyumbang pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Donggala, maka sudah sepantasnya Desa harus dilibatkan dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Massa aksi mengancam, jika kompromi dalam aksi ini tidak segera diindahkan oleh Bupati Donggala, mereka akan membawa massa yang lebih besar lagi untuk turun dijalan menyuarakan kebenaran. ***

Reporter: Syamsir

Berita terkait