Palu,- PKBI JMK-Oxfam bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan rapat koordinasi dan advokasi lintas sektor di kantor Gubernur Sulteng, Jum’at (28/08/2020).
Rapat koordinasi dan advokasi tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lembaga internasional, nasional maupun lokal serta multistakeholders lainnya yang melakukan respon bencana alam Sulteng dalam fase pemulihan.
PKBI JMK-Oxfam sendiri, menginisiasi kegiatan koordinasi dan advokasi lintas sektor tersebut bertujuan untuk merumuskan secara bersama ageda advokasi bersama LSM dan multistakeholders lainnya terhadap masalah yang muncul dalam wilayah dampingan serta melakukan advokasi bersama terhadap masalah yang terjadi serta melakukan respon pemulihan pasca bencana.
Lebih jauh, JMK Oxfam berharap, kegiatan tersebut dapat menghadirkan advokasi kebijakan publik semua sektor di desa-desa dampingan, terbangunnya kepedulian bersama antar NGO dan multistakeholders lainnya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat serta teradvokasinya masalah masyarakat terkait Wash, Livelihood, Gedsi dan masalah yang ada di desa dampingan.
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Drs. Ikhwan dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi dan advokasi untuk merumuskan masalah yang masih terjadi di beberapa wilayah dampingan LSM dalam program pemulihan pasca bencana menjadi suatu hal yang substansi untuk dilakukan.
“LSM ini tidak selamanya berada disini, melakukan pendampingan ke wilayah-wilayah terpapar bencana, maka dari itu, kegiatan yang diinisiasi JMK Oxfam menjadi hal yang sangat baik dan kami berharap dapat menghasilkan advokasi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Sementara, program manager JMK-Oxfam, Haris Oematan menjelaskan, pertemuan tersebut menitikberatkan fokus untuk berbagi pengetahuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM di wilayah dampingan.
“Apa saja aksi inspiratif, praktik baik dan cerita sukses yang telah terjadi di masyarakat dan pemerintah kemudian menemukan apa yang menjadi kesenjangan dalam implementasi program serta apa yang menjadi tantangan prioritas yag harus direspon secara bersama,” jelasnya.
Lebih jauh, Haris mengatakan, pertemuan tersebut diharap dapat melahirkan aksi-aksi baru dan berkelanjutan yang bisa dilakukan kedepan baik oleh pemerintah dalam kebijakan maupun LSM dalam programnya.
Haris menambahkan, recana tindak lanjut dari pertemuan hari ini yakni, mendorong inisiasi untuk membangun mekanisme sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah dan LSM.
“Kita tau bahwa saat ini desa sementara melakukan musrenbang untuk perencanaan 2021, pemda juga tengah mengadakan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara)untuk APBD perubahan dan APBD 2021. Kita berharap aksi-aksi baik dari LSM dapat dilanjutkan dan direplikasi oleh pemerintah,” tutupnya. ***
Penulis/Editor: Degina/Indra
