Palu,- Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) melakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (08/09/2020).
Dalam demonstrasi di dua tempat yang berbeda itu, GEMPAR menyuarakan penolakan terhadap digelarnya Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 yang dianggap dapat menjadi klaster penularan baru virus asal Tiongkok itu.
Kordinator lapangan (Korlap) aksi, Fahreza Samalam dalam orasinya menyampaikan dengan melihat situasi penyebaran virus yang tak kunjung kondusif di Indonesia maupun Sulteng, maka pelaksanaan pilkada dirasa pandang tidak tepat karena membahayakan masyarakat dalam rangkaian pelaksanaannya.
“Mengingat juga pandemi Covid-19 di sejumblah daerah Indonesia korbannya semakin meningkat. Jangan sampai dengan adanya pelaksanaan Pilkada justru menimbulkan penyebaran virus secara besar-besaran atau penyebaran klaster kedua,” ujar Fahreza saat orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulteng.
Maka dari itu, Aliansi mahasiswa itu ingin meminta kepada DPRD Provinsi Sulteng agar mendesak Presiden mengeluarkan PERPU untuk menunda Pilkada serentak tahun ini.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sulteng, Ronald Gulla, mengatakan, saat ini KPU Provinsi dan Kemendagri sedang melakukan regulasi hukum tentang Paslon yang melakukan kampanye, dan sementara meminta dan menunggu tanggapan dari para ahli mengenai jalannya Pilkada.
“Apakah mereka yang melanggar protokol kesehatan akan ada penundaan pelantikan, kita masih dalam tahap pembahasan,” katanya
Lebih jauh mengenai persoalan dari tuntutan, Ronald Gulla mengaku dari DPRD Sulteng akan mengundang KPU, TNI dan Polri untuk mempertegas lagi sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah.
Kemudian, GEMPAR melanjutkan aksi di kantor KPU Provinsi Sulteng dengan membawa tuntutan yang sama yakni meminta pihak KPU untuk menunda dijalankan Pilkada tahun 2020 ini.
Kemudian Ketua KPU provinsi, Tanwir Lamaming dalam kesempatan itu mengatakan, terkait dengan pencalonan kiranya pihak KPU sudah berusaha mengingatkan kepada partai politik agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Saya bersama teman mahasiswa kiranya bersepakat agar anggaran yang diberikan tidak untuk kepentingan pribadi dan lembaga, dengan itu saya meminta untuk tetap mengawal anggaran tersebut,” katanya.
Tanwir juga berharap agar mahasiswa tetap memberikan kritikan sebagai bahan evaluasi kami sebagai penyelenggara pemilu, tentunya untuk kemajuan demokrasi dan negara. ***
Reporter: Windy Kartika
