Palu,- Sebagai upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Palu yang kian meningkat. Pemerintah Kota (Pemkot) Palu diminta harus membuat peta klaster Covid-19, dimana wilayah terdapat kebanyakan warga memiliki penyakit bawahan yang rentan tertular dan bisa mengakibatkan kematian.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, fraksi NasDem, Mutmainah Korona, S.E di Kantor DPRD, Senin (28/09/2020). Ia menganggap kini Pemkot Palu juga perlu memiliki peta wilayah yang ditinggali kebanyakan lansia dan data alamat orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Sehingga ketika melakukan deteksi dalam rangka pencegahan Covid-19 tidak pukul rata. Dengan begitu, aktivitas masyarakat juga tetap bisa berlangsung dengan memberlakukan protokol kesehatan,” ujarnya.
Situasi masa pendemi, kata dia, juga mengakibatkan perlambatan luar biasa pada pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang berdampak pada resesi ekonomi keluarga. Jika dalam situasi ini menerapkan Protokol Covid-19 dengan kembali melarang masyarakat keluar rumah sebagaimana pada Maret 2020 lalu, maka perlu dipertanyakan apakah Pemerintah memiliki dana cukup untuk menanggung logistik keluarga yang ditinggal berdiam di rumah.
Jika melihat dana pada anggaran belanja tambahan (ABT) di APBD Perubahan untuk penanganan Covid-19 sebesar Ro35 Miliar tidak cukup untuk alokasi logistik keluarga dengan jumlah penduduk Kota Palu terbilang padat.
“Itu ada beberapa penyakit yang tidak boleh terjangkit Korona, seperti diabetes, asma, radang paru-paru, TBC dan Jantung,” ungkap Politisi NasDem itu.
Melihat tren kasus positif Covid-19 yang mengalami lonjakan cukup signifikan, maka Pemkot Palu harus mempersiapkan Rumah Sakit (RS) alternatif untuk mencegah agar jumlah pasien di Rumah Sakit rujukan kasus Covid-19 yang tersedia tetap sesuai kapasitas ruangan isolasi.
Ia bercontoh, RS Anutapura Kota Palu kini harus menampung 25 pasien Covid-19, padahal kapasitas ruangan isolasi tersebut hanya maksimal diisi 10 pasien.
“Kalau sudah diatas itu pasti banyak menimbulkan persoalan. Sekarang yang mengisi ruangan isolasi perawatan itu 25 pasien. Belum lagi ini ada tambahan 6 kasus positif terbaru,” jelas Mutmaina.
Sehingga, pengadaan tempat menjadi RS alternatif yang memenuhi syarat penanganan pasien Covid-19 sudah harus dipersiapkan, diantaranya Asrama Haji yang semula hanya sebagai pondok perawatan sudah harus beralih fungsi menjadi Rumah Sakit alternatif.
“Kalau sudah diatas itu pasti banyak menimbulkan persoalan. Sekarang yang mengisi ruangan isolasi perawatan itu 25 pasien. Belum lagi ini ada tambahan 6 kasus positif terbaru,” kata Mutmainah.***
Reporter: Supardi
