Banggai,- Prestasi luar biasa kembali ditunjukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai. Dibawah kepemimpinan Herwin Yatim dan Mustar Labolo, Pemda Banggai resmi bergabung menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) tahun 2020.
Bersama-sama dengan Kota Semarang, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai akan mewakili Indonesia di ajang Internasional yang sangat prestisius dan membanggakan.
OGP sendiri hanya beranggotakan 79 negara dan 20 Pemerintah Daerah (Local members) di seluruh dunia. Banggai akan menjadi salah satu dari 56 local government baru dari 33 negara yang akan bergabung di tahun 2020 ini.
Terpilihnya Kabupaten Banggai sebagai anggota OGP tersebut merupakan bukti pengakuan Pemerintah Pusat dan dunia internasional terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk membangun transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan.
Melalui pendampingan dari Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Media Link, Kabupaten Banggai mengajukan tiga inovasi daerah unggulan yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik, yaitu Posyandu Pra Konsepsi, Aksi Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta program PINASA.
Seleksi sangat ketat, sejak dari Open Government Indonesia (OGI) dan kemudian seleksi oleh stering Comitte OGP, karena memenuhi persyaratan seperti penyusunan Expression of Interest (EoI) dan Letter of Support (LoS). Kemudian OGP Local Team menilai beberapa kriteria seperti komitmen politik yang tinggi, rekam jejak yurisdiksi reformasi pemerintahan yang terbuka, serta kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Kemudian, berdasarkan hasil penelaahan rekomendasi reputational risk concern calon anggota OGP lokal oleh Bappenas RI dalam bentuk Telaah Expression of Interest Kabupaten Banggai berada di urutan 1 (satu) terbaik dari 13 Kabupaten/Kota dan Propinsi yang di usulkan.
OGP merupakan inisiatif beberapa negara yang bertujuan mewujudkan Pemerintah negara dan pemerintah lokal atau daerah yang mendukung pemerintahan yang terbuka, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemerintahan.
OGP merupakan gerakan mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, selain pemerintahan juga berasal dari masyarakat sipil seperti LSM, Akademisi, dan organisasi gerakan, serta kalangan swasta.
Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat/keuntungan jika bergabung dengan OGP Local yaitu dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain.
Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.***
Editor: Indra Setiawan
