Palu,- Angka dan data yang disampaikan Pasangan calon (Paslon) Gubernur urut 02 dalam hal ini Rusdy Mastura saat debat publik kedua mengenai hanya 9,07 persen alokasi anggaran pendidikan Sulawesi Tengah tahun 2020 ternyata adalah hal yang benar atau fakta.
Sebelumnya, data tersebut di sanggah oleh Paslon urut 01 dalam hal ini Hidayat Lamakarate saat debat berlansung dan menyatakan anggaran pendidikan mencapai angka 37,72 persen dan mengklaim bahwa angka 9,07 persen adalah data yang salah atau tidak valid.
Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma angkat bicara mengenai problematika perbedaan data tersebut. Ia mengatakan data yang dipaparkan Paslon 02 adalah benar berdasarkan peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020.
“Termaktub bahwa alokasi anggaran untuk urusan pendidikan hanya sebesar Rp402.123.433.142 atau 9,07 persen dari total APBD Sulteng 2020 yakni sebesar Rp4.431.145.660.206,” papar Yahdi Basma, Senin (16/11/2020).
Ia menuturkan angka tersebutlah yang secara verbal disebutkan calon Gubernur urut 01 Rusdy Mastura dengan menggunakan frasa hanya 9 persen lebih saat debat beberapa hari yang lalu.
Yahdi melanjutkan mengenai sumber data yang didapatkan dari penelusuran Google seperti yang dikatakan Rusdy Mastura saat debat publik kedua juga merupakan hal yang benar.
“Ya, google sebagai sarana mesin pencari, adalah tools bagi publik untuk memperoleh hak atas informasi. Ini juga merupakan sarana bagi Negara dalam rangka pelaksanaan prinsip transaksi. Untuk membuka data kuantitatif progres urusan pendidikan di semua daerah se-Indonesia cukup dengan buka laman resmi Kemendikbud di http://npd.kemdikbud.go.id saja,” jelas Yahdi memaparkan sumber data yang diperoleh.
Menurutnya, menjadikan laman resmi milik institusi pemerintahan sebagai sumber data tentu adalah tindakan yang logis. Dan hal ini yang dilakukan Rusdy Mastura selama ini, termasuk di debat publik kedua, 14 November 2020 kemarin.
Anggota Komisi II DPRD Sulteng itu juga melaporkan bahwa data anggaran pendidikan Sulawesi Tengah Rp645.617922.692 atau 14,57 persen dari APBD murni saat ini menempati urutan ke-21 dari 34 Provinsi di Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan 6 Provinsi di pulau Sulawesi, maka Sulawesi Tengah berapa pada urutan ke-6 atau terakhir. Sulawesi Selatan urutan pertama dengan alokasi 17,31 persen, kedua Gorontalo 17,17 persen, ketiga Sulawesi Tenggara 17,15 persen, keempat Sulawesi Utara 16,92 persen dan kelima Sulawesi Barat 15,38 persen,” paparnya lagi.
Berdasarkan data tersebut, Politisi NasDem itu menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama ini dirasa kurang memprioritaskan urusan pendidikan yang sesungguhnya adalah urusan wajib terkait pelayanan dasar.
Kemudian mengenai paparan data 37,72 persen oleh Paslon urut 01, menurut Yahdi hal tersebut karena memasukkan segmen Gaji Pendidik dan Biaya Pendidikan Kedinasan yang besarnya kurang lebih 23,15 persen atau Rp1,025 Triliun.
“Ini justru argumentasi normatif yang tidak solutif secara politis, karena segmen Gaji dan Kedinasan itu nyata sebagai sesuatu yang melekat dalam komposisi penganggaran dan tidak bersentuhan langsung dengan kreativitas dan inovasi perbaikan praktek dan layanan pendidikan kita. Apalagi jika kita komitmen pada misi Sulteng Berdaya Saing dan Sejajar dengan Provinsi lainnya,” tandasnya.
Akibat kecilnya alokasi anggaran pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang hanya 9,07 persen, kata Yahdi, hal tersebut membuat Sulawesi Tengah kekurangan Guru SMK sebanyak 2.171 orang dan Guru SMA sebanyak 983 orang, kemudian ruang kelas yang rusak berak dan sedang 506 ruang kelas.
“Dampaknya, potensial kinerja pendidikan Sulawesi Tengah sangat rendah yang dibuktikan dengan angka rata-rata lama sekolah hanya 8,75 tahun (Belum tamat SMP). Bagaimana mungkin Paslon urut 01 programkan wajib pendidikan 12 tahun (SMA/SMK) sementara pendidikan dasar 9 tahun (Tamat SMP) saja belum tercapai,” tutupnya.***
Reporter: Indra Setiawan
