Palu,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Ahmad H Ali pasca Pilkada serentak 09 Desember 2020 lalu mulai mengusulkan pentingnya proses pembangunan di wilayah Sulteng tidak terganggu dengan hajatan politik. Salah satunya, kabupaten/kota dan provinsi yang kepemimpinannya diganti dapat menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya.
‘’Sepatutnya dilakukan perubahan. Agar estafet pembangunan berjalan. Kedua; pemimpin baru memiliki peluang fiskal untuk segera menjalankan misi dan visinya. Usulan ini penting agar nantinya saat menyusun RPJMD, Rentra dan turunan ke bawah berjalan dengan cepat. Rakyat agar segera menerima program yang sudah mereka janjikan di Pilkada,’’ ujarnya kepada kailipost.com tadi pagi – Rabu, 16 Desember 2020 di sebuah warung kopi di Palu.
AA sapaan akrabnya mencontohkan Pemprov Sulteng. Seyogianya, Gubernur Longki Djanggola mengusulkan perubahan APBD 2021 bersama DPRD. ‘’Pak Longki pasti sepakat pembangunan bisa berkesinambungan saat alih kepemimpinan Juni mendatang begitu ya rencana pelantikan. Bagus bila ada niat baik untuk diubah agar gubernur baru memiliki keleluasaan fiskal menjalankan APBD 2021. Demikian juga dengan kabupaten dan kota. Tujuannya agar pembangunan di Sulteng terintegrasi pasca PIlkada dengan cepat,’’ jelas Ketua Fraksi Nasdem DPR RI.
Senada dengan hal itu, tokoh Milenial Sulteng Rifaldi Pattalau mengharap Gubernur Sulteng menyambut baik usulan tersebut.
Katanya, mengawal Program-Program kerja kedepan kaum Milenial mendorong revisi APBD 2021 menyesuakan kebutuhan pembangunan Sulteng kedepannya dibawa Pemerintahan Rusdi Mastura Mamun Amir.
‘’Harapan saya Bapak Gubernur Longki Djanggola dapat melakukan perubahan APBD menyesuaikan dengan kebutuhan estafet kepemimpinan Rusdi Mastura demi kesinambungan Pembangun Sulteng. Usulan kaka Ahmad Ali sangat rasional dan prosedural,’’ tangkapnya menimpali.
Dalam Rancangan APBD tahun 2021 mencatat total anggaran yang dievaluasi meliputi pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun dan belanja Daerah sebesar Rp4,2 triliun atau devisit sekitar Rp130 Miliar. APBD yang Telah disahkan 2021 Rp4,1 Triliun pendapatan asli daerah Rp1,2 T. ***
Reportase : indra setiawan
