Salam redaksi
SEPEKAN Ini warga kota ini ngomel – ngomel di media sosial. Baik yang di IG, facebook dan grup grup WA dll. Semua sama menggerutu soal banjir sampah dimana – mana. Di atas trotoar jalan jalan kota. Padahal trotoar dan drainasenya usai dikerjakan dengan menelan dana ratusan miliar, pasca bencana 2018 lalu. Warga kota ini bahkan ada yang menggerutu sudah menbayar Rp30 ribu tiap bulan ke lingkungannya, toh sampah menumpuk di sepanjang jalan menuju rumahnya.
Sampah, identik dengan Palu. Bahkan kota ini pernah menyandang predikat kota kecil yang belum ‘bersih’ alias jorok. Apakah kota ini tak memiliki Tempat Penampuangan Akhir (TPA)? Atau kekuarangan armada sampah? Atau tidak sebaiknya mobil mobil pejabat plat merah dilelang semua untuk membeli armada sampah? Dari pada mobil mewah hanya dilelang murah?
Sudah waktunya, kota ini memiliki blue print jelas soal sampah. Apa itu sampah? Kemana alurnya? Managemennya? Proses mobilitas dan targetnya? Kebutuhan armadanya? Siapa yang prudent menjadi dirijen SKPD-nya?
Sampah Palu, bukan masalah baru. Setiap tahun dan masa pergantian pemimpin ini selalu mencuat ‘dijual’ di kampanye. Macam – macam labeling ditawarkan. Toh juga sampai saat ini belum tuntas disegerakan. Apakah sampah itu masalah yang susah diselesaikan? Sudah berapa ratusan miliar rupiah digelontorkan untuk mengurus sampah? Sampai studi banding segala?
Sampah bukan masalah kalian. Sampah juga masalah kita. Masalah kami. Artinya masalah semua warga kota. Anda juga harus sadar soal sampah, baru kalian tuding pemerintah gagal. Sampah juga masalah kesadaran kelompok, lingkungan dan kepemimpinan lokal.
Kami usulkan sebaiknya sampah dipihak-ketigakan saja kalau warga dan pemerintahnya angkat tangan. Sampah kota ini kita serahkan saja ke ‘orang lain’ (swasta). Agar tidak saling tuding. Kita katakan pada sampah, ‘kami menyerah urus sampah’ ***
