PALU,- Tuntutan agar Kepala Balai PUPR Sulawesi Tengah, Ferdinand dicopot Menteri PUPR RI makin berpolemik. Setelah pihak BWPP melalui Kepala Humas dan Publikasi Eko Prasetyo membantah, kini balik Sekretaris Dewan Pakar Front Pemuda Kaili, Amir Sidik makin kekeh dengan tuntutannya. Ia lewat surat elektronik menyatakan justru apa yang dinyatakan pihak Humas BWPP itu bukti bahwa pimpinannya tidak kapabel.
Kata Amir, disebutkan bahwa perlambatan pembangunan karena konflik lahan. Jadi lambat membangun. ‘’Saya urai ya agar tidak cacat berfikir. Namanya kapabel itu salah satunya; koordinasi dan komunikasi dengan Pemda oleh seorang pejabat yang mewakili pusat. Reformasi birokrasi jelas subtansinya agar orang pusat jangan menganggap dia pejabat di atas orang pemda. Ya karena pak Ferdinand koordinasi dan komunikasinya lemah ya faktanya lihat saja lahan yang sudah land clearing dipatok lagi warga. Kapabel itu?,’’ terang Amir yang juga politisi sebuah partai politik di Kota Palu (Rabu, 3/3/2021).
Kedua; kapabel juga sekaitan dengan baground Ferdinand yang bukan dari Cipta Karya, tapi dari Bina Marga. Sehingga sebagai dirijen di Balai Prasana Permukiman, nampak dirinya tidak dapat membangun orkestra yang indah. ‘’Data kami jelas. Beliau gagal membangun orkestra yang indah di internal. Ya karena tidak paham Cipta Karya,’’ tandasnya.
Ketiga; karena jabatan sebagai Kabalai sudah mencapai dua tahun lebih, sebaiknya pihak Kementerian PU melalui Dirjen bersangkutan PUPR segera mengganti dengan pejabat baru hang berlatar belakang kecipta-karyaan. Sehingga upaya mengakselerasi pembangunan tugas pokok dan fungsi Cipta Karya di Sulteng berjalan sesuai harapan Presiden RI, Joko Widodo.
Keempat; apabila serapan anggaran pembangunan tahap rekonstruksi di Sulteng tidak berjalan sesuai harapan, maka yang dirugikan bukan saja korban bencana tiga tahun lalu di Pasigala tapi juga negara. ‘’Iya kan memakai (baca; hutang) Bank Dunia. Tidak rugi kalau dana begitu besar tapi serapan rendah akibat SDM di internal sendiri?,’’ ujarnya sambil bertanya.
Sebelumnya, Humas dan Publikasi Balai PUPR Sulteng Eko Prasetyo menyoroti tuntutan tokoh muda Ormas Palu, Amir Sidik yang minta Menteri mencopot Kabalai PUPR Ferdinand https://kailipost.com/2021/03/humas-bppw-pemda-lambat-tetapkan-lahan-jika-cepat-pasti-selesai.html
Pernyataan Eko menanggapi Amir Sidik meminta menteri PU RI mencopot Kepala Balai PUPR Sulteng Ferdinand.
Selain menuntut dicopot, Amir meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian dapat bersinergi memantau dan menindak beberapa fakta kejanggalan pelaksanaan kegiatan PUPR pasca bencana di Pasigala.
Amir Sidik juga mengancam akan menurunkan massa khususnya penyintas dan korban bencana untuk menuntut hak – hak pemenuhan infrastruktur dan sarana baik Huntap, rehabilitasi sekolah maupun fasilitas kesehatan lainnya. ‘’Data kami sudah pegang. Tunggu kami akan turun meminta beliau bertanggung jawab. Presiden Jokowi sudah komitmen menyelesaikan bencana Pasigala tapi orang – orang di bawah tidak maksimal dan kapabel. Harus diganti dengan yang kapabel. Jangan merusak nama pemerintah di mata masyarakat. Kita warga sudah sabar hampir tiga tahun. Bisa juga marah kalau sudah kelewatan. Kita korban masyarakat Pasigala jangan dijadikan makanan empuk,’’ terangnya.
Selain itu, ia juga menuntut Menteri PU menahan dan menarik kucuran dana bantuan pekerjaan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan fasilitas umum lainnya antara lain pembangunan HUntap sebanyak 4.000 unit, Sekolah, Puskesmas dan rumah ibadah serta pekerjaan pembangunan Rumah Sakit, akibat timbulnya kegaduhan. ***
reportase : andono wibisono
