PALU,- Tokoh organisasi kemasyarakatan pemuda lokal (Palu) Sulawesi Tengah, Amir Sidik meminta menteri PU RI mencopot Kepala Balai PUPR Sulteng Ferdinand. Apa pasalnya?
Kepada redaksi semalam, (1/3/2021) Amir Sidik didampingi Robbi Gimon menjelaskan duduk masalahnya. Salah satunya, bahwa kinerjanya mengakselerasi rekonstruksi permukiman, sekolah dan prasarana lainnya tidak jelas dan tidak kapabel. Sulteng, khususnya Pasigala adalah wilayah pasca bencana, butuh orang pusat yang memiliki gerakan cepat, tepat dan terukur. ‘’Lihat saja di lapangan sejauh mana hasil pekerjaan PUPR. Negara sudah menyiapkan begitu besar anggaran tapi lihat hasil dan daya serapnya,’’ tandas Amir yang didampingi sejawatnya, Robbi Gimon.
Selain menuntut dicopot, Amir meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian dapat bersinergi memantau dan menindak beberapa fakta kejanggalan pelaksanaan kegiatan PUPR pasca bencana di Pasigala.
Amir Sidik juga mengancam akan menurunkan massa khususnya penyintas dan korban bencana untuk menuntut hak – hak pemenuhan infrastruktur dan sarana baik Huntap, rehabilitasi sekolah maupun fasilitas kesehatan lainnya. ‘’Data kami sudah pegang. Tunggu kami akan turun meminta beliau bertanggung jawab. Presiden Jokowi sudah komitmen menyelesaikan bencana Pasigala tapi orang – orang di bawah tidak maksimal dan kapabel. Harus diganti dengan yang kapabel. Jangan merusak nama pemerintah di mata masyarakat. Kita warga sudah sabar hampir tiga tahun. Bisa juga marah kalau sudah kelewatan. Kita korban masyarakat Pasigala jangan dijadikan makanan empuk,’’ terangnya.
Selain itu, ia juga menuntut Menteri PU menahan dan menarik kucuran dana bantuan pekerjaan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan fasilitas umum lainnya antara lain pembangunan HUntap sebanyak 4.000 unit, Sekolah, Puskesmas dan rumah ibadah serta pekerjaan pembangunan Rumah Sakit, akibat timbulnya kegaduhan. ***
Reportase: andono wibisono
