Jakarta (24/5), Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini mendapat panggilan rapat kerja bersama Anggota DPR RI komisi VIII terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia khususnya data 21 juta data ganda bantuan sosial.
Yandri Susanto Ketua Komisi VIII RI menjelaskan bahwa sebagai mitra kerja Menteri Sosial RI, Komisi VIII bertugas untuk fokus merapikan data kemiskinan rakyat, sehingga semua rakyat bisa merasakan bansos ini tanpa adanya ketidakadilan.
“Ada orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkannya, dan sebaliknya misal sewaktu kunjungan kerja di Banten, Polisi dan tentara mendapatkan bansos anggota DPRD juga mendapatkan bansos, sehingga masih banyak masyarakat yang tercecer tidak mendapatkan bansos” jelas Yandri terhadap Tri Rismaharini.
Sebab itu data merupakan perkara awal yang menyebabkan semua kekisruhan pada bansos, Yandri berharap seluruh anggaran jangan sampai tercecer dengan hal-hal yang tidak bertanggungjawab.
Sementara Tri Rismaharini menjelaskan bahwa permasalahan awal data 21 juta ini dari temuan BPKP, BPK, dan KPK di tahun 2020, yang menjelaskan bahwa terdapat 10 juta data penerima bansos yang tidak valid.
“Itu semua waktu saya belum jadi menteri, jadi terus terang saya kemarin ke KPK itu antisipasi supaya tidak masuk narapidana dan saya janji akan membetulkan sebab tiap tahun temuan itu ada terus,” ujar Risma.
Risma merasa mumet sebab permasalahan yang ada di Mensos ternyata ada sejak tahun 2015 dan belum diperbaiki oleh Mensos sebelumnya, sehingga Risma terkena dampaknya. ***
Reportase: Zein Fathur Ramadhan
