Palu,- Politisi NasDem, Sony Tandra, mengaku kecewa dengan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPID) Sulteng yang tidak melaksanakan program penelitian mengenai dampak pengerukan Danau Poso.
Pengerukan Sungai Danau Poso sejak medio 2020 dimaksudkan untuk menjaga pasokan air secara stabil ke PLTA Sulewana. Pengerukan Danau Poso berpotensi terjadinya eksploitasi sumber daya alam serta gangguan tatanan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan masyarakat terdampak di sekitar Danau Poso.
“Saat ini ketika air Danau Poso naik, menggenangi sawah dan tanaman masyarakat sekitar danau dan matinya ternak kerbau,” kata Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra, saat RDP dengan mitra terkait, di Palu (Selasa, 4/5/2021).
Dijelaskan pengerukan sungai Danau Poso akan memberikan dampak jangka panjang pada masyarakat, baik lingkungan maupun kebudayaan, karena dilakukan di area dimana ada aktivitas kebudayaan danau dilakukan setiap hari oleh ratusan orang.
Namun, dampak itu perlu ditelusuri dan diteliti lebih jauh. Olehnya APBD Sulteng telah menganggarkan dana sebesar Rp800 juta untuk penelitian dampak pengerukan danau ketiga terbesar di Indonesia ini.
“Saya sangat sesali, kenapa BPID tidak melakukan penelitian dampak pengerukan sungai Danau Poso. Padahal ini kita butuhkan,” katanya.
BPID Sulteng pada RDP dengan Komisi III DPRD Sulteng berkilah ada masalah teknis di badan penelitian. Antara lain bergantinya pejabat membidangi penelitian yang tentunya memerlukan waktu berkoordinasi.
“Pejabat diganti seharusnya tidak membuat mandek program. Ya, sudah, kalau memang tidak mau dilaksanakan, menyurat ke DPRD. Nanti kami persoalkan ini di laporan pertanggungjawaban gubernur,” sergah Sony Tandra dengan volume suara yang agak tinggi.***
Reportase: Ikhsan Madjido
