Oleh : Andono Wibisono (praktisi media)
KETIKA Jokowi dilantik kali kedua menjadi presiden RI, ia pun mengisyaratkan akan merampingkan semua BUMN yang boros, tidak sehat dan terancam bangkrut. Dilantiklah Erick Thohir.
Selang beberapa bulan, 142 perusahaan BUMN dipangkas jadi 108 saja. Target sampai menjadi 41 perusahaan saja dengan 12 kluster. Tidak sampai disitu, data menyebut bahwa 2020 BUMN yang menyetor deviden hanya lima BUMN. Yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina dan Telkom senilai Rp44,6 triliun. 90,6 persen mayoritas BUMN tak menyetor deviden.
Langkah Jokowi melakukan efisensi di bawah panglima BUMN Erick Thohir dipuji banyak kalangan. Hemat dan efisiensi. Sejumlah kotak jabatan di BUMN BUMN pasti hilang kalau dimerger atau dipangkas. Biaya operasional akan hemat dan tentu akan fokus pada hal yang akan dibiayai dan memiliki rencana bisnis jelas saja bisa action.
Terbaru, Mendagri Mengatakan bahwa 90 persen BUMD di Indonesia merugikan APBD. Hanya tak sampai 10 persen yang memberi sumrigah ‘laba’ ke PAD. Problemnya panjang. Mulai dari inefisiensi, tidak profesional pengelola, tak memiliki rencana bisnis yang baik hingga hanya tempat menampung pensiunan pejabat yang dekat dengan politisi.
Tapi pasti kebijakan tak seindah di atas kertas. Walaupun begitu tepat. Pasti ada banyak kalangan tak mempunyai kesempatan ‘jadi komisaris’ dengan ratusan juta rupiah gaji tanpa kerja profesional. Para pendukung meradang. Erick pun dimusuhi. Sejumlah relawan juga rebutan jabatan.
Rencana BUMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu PT Pembangunan Sulawesi Tengah (PT PST) dengan membentuk beberapa holding yaitu ; delapan anak perusahaan bergerak pada bidang usaha Pertambangan Nikel, Emas dan Batu serta Perdagangan, Perkebunan, Tambak Udang, Jasa dan Investasi mesti kembali dikaji dengan seksama dan tidak tergesa – gesa. Mesti dianalisis skema kerja, skema bisnis dan skema modal dasar. Mengingat Sulteng saat ini memiliki beban berat atas tiga prioritas (kata Gubernur Rusdy Mastura) yaitu penyelesaian penanganan pasca bencana 2018 lalu, penyelesaian kasus Poso dan penanganan dan pencegahan wabah virus korona.
Bahkan, salah satu pemerhati hukum Frans Manurung SH MH kepada kailipost.com mengatakan bahwa membentuk holding pada BUMD harus memenuhi ketentuan hukum dan syarat formil. Salah satunya, BUMD atau PT PST sehat setidaknya beberapa tahun terakhir. Sehat dilihat dari laporan RUPS perusahaan itu (baca : https://kailipost.com/2021/08/rencana-prusda-sulteng-buat-holding-disindir-pengamat-hukum.html)
Sebagai praktisi media selama 20 tahun di Sulawesi Tengah tercatat bahwa belum pernah BUMD atau Prusda atau perseroan terbatas ‘sukses benefit’ atau memberikan kontribusi atas laba ke APBD. Pernah di era M Yunus ketika menjadi Dirut Prusda Sulteng. Tapi tak lama yang bersangkutan mengundurkan diri. Selebihnya tidak ada yang menyetor deviden ke kas daerah. Bahkan sebaliknya, kesannya hanya membebani APBD.
Mulai zaman Gubernur HB Paliudju, Almarhum Prof Aminuddin Ponulele, HB Paliudju (Pilgub Langsung 2006), sampai ke Gubernur Longki Djanggola dua periode (2020) tak satu pun BUMD Sulteng sukses mengolah sumber daya alam menjadi sebuah komoditi unggul dan prioritas menambah pundi – pundi PAD.
BERAT GERBONG
Rusdy Mastura atau kak Cudy sebagai gubernur ingin Sulteng dalam tempo sesingkat – singkatnya harus take off menjadi daerah yang sejahtera, berkurang kemiskinan. Itu visinya. Strateginya; Cepat dan Tuntas. Bila dapat segera dieksekusi mengapa mesti ditunda.
Saya pun di usia kepemimpinannya selang 43 hari menyaksikan bahwa beliau adalah ‘eksekutor’ leader. Ketika kawan – kawan Forum Pemimpin Redaksi silaturahmi di ruang kerjanya. Kami mengeluhkan kue iklan/promosi produk nasional ke media di Sulteng sangat minim. Kak Cudy langsung mengeluarkan surat edaran agar para distributor, investor dan pemilik usaha agar beriklan ke media – media di Sulteng. Cepat dan Tuntas !
Kepemimpinan Rusdy Mastura menang telak di Pilkada 2020 lalu. Nyaris mayoritas partai politik mengusungnya. Ratusan dukungan relawan yang fanatik dan solid. Memimpin hingga 2024. Karena di tahun itu akan ada Pilpres, Pileg dan Pilkada provinsi, kabupaten dan kota. Sangat sempit untuk diatur dengan tenang.
Dengan gerbong begitu panjang dan berat dan problem Sulteng yang prioritas segera diselesaikan maka ini adalah tantangan berat bagi duet Cudy – Makmun. Bagaimana mengurai benang kusut dengan segera, sekaligus menarik benang dalam tebung tanpa terserak tepung kemana – mana adalah pekerjaan amat berat.
Semua ingin disegerakan adalah manusiawi. Semua ingin ‘Cepat dan Tuntas’ sesuai tagline juga harapan semua orang. Semua ingin diakomodir juga akan mengalami ‘kalau engkau jadi aku sebentar saja’ Belum lagi masalah – masalah sosial, dampak wabah pada prekonomian, pendidikan, penyintas di Pasigala, masalah investasi nasional dan internasional yang belum maksimal kontribusinya pada PAD, belum maksimalnya peningkatan PAD dan sebagainya dan seterusnya. Sementara 2023 nanti kembali akan disibukkan oleh tahapan hajatan politik serentak !!
Artikel ini diakhiri dengan solusi pahit tapi tepat bagi kepentingan semua. PT Pembangunan Sulteng mesti membidik potensi sumber daya alam yang berlimpah dengan eksekusi nyata tanpa melanggar Perda dan PP dengan membentuk holding baru. Perbanyak saja cakupan usaha bisnis dan tidak menabrak syarat formil dan prosedural hukumnya.
Misal; tak mesti holding baru bila hanya akan membidik bidang usaha pertambangan emas. Cukup PT PST melakukan mitra atau join operasional dengan perusahaan swasta, dan bahkan para asosiasi tambang rakyat. Tanpa mesti ada anak perusahaan sendiri di bawah PT PST. Selain efisiensi juga ini terkait legacy kepemimpinan Rusdy Mastura mendatang.
Selamat tahun baru Islam ke 1443 hijriyah kepada Bapak Gubernur Rusdy Mastura dan masyarakat Sulteng. Semoga kita tetap diberikan hidayah istiqomah iman, kesehatan, umur panjang dan rezeki yang tak putus – putus hingga rezeki husnul khotimah sebagai insan yang tak merugi di dunia. Aminn ya robbal alamin. ***
