Jurnalis utama kailipost.com : andono wibisono
Jakarta,- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anwar Hafid mengusulkan ke fraksinya agar memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) ke daerah – daerah disesuaikan dengan jumlah dan potensi kekayaan alam yang dikelola. Salah satu problem dasarnya adanya perubahan regulasi yang justeru merugikan daerah menerima DBH dari hasil pertambangan.
Anwar, daerah pemilihan Sulawesi Tengah mencontohkan perusahaan tambang PT Vale ke Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan PT IMIP ke Sulteng sendiri DBH-nya. Mengapa? Hal itu karena sda perubahan regulasi yang dulu pwrhitungannya dari mulut industri tapi sekarang dari mulut tambang. Akibatnya, kata mantan bupati Kabupaten Morowali itu, kekayaan nikel yang diambil tidak sebanding dengan penerimaan DBH ke daerah penghasil nikel. ‘’Saya berharap partai Demokrat memperjuangkan hal itu,’’ tutur Anwar Hafid ketika rapat fraksi dan kepala daerah yang berasal dari partainya.
Selain DBH, AH juga mengusulkan agar FP Demokrat juga memperjuangkan daerah – daerah yang kini merekrut guru atau pegawai honorer untuk dialokasikan pada dana alokasi umum (DAU) ke semua daerah. Tujuannya, agar beban anggaran daerah yang menanggung pegawai dan guru serta petugas medis hinorer dapat tercover pembiayaannya tanpa membebani PAD atau APBD kabupaten/kota serta provinsi di Indonesia. Saksikan video di bawah selengkapnya. **
