Saat ini laporan yang diterima redaksi ada sejumlah perusahaan mengurus IPPKH baik di Morowali dan Morowali Utara. Bahkan ada sejumlah nama politisi dan anggota DPR RI. Izin pinjam pakai hutan di Morowali dan Morut menurut data ada beberapa puluh. ‘’Mestinya jangan lagi kementerian berikan izin hutan dipinjam dan dipakai untuk kepentingan bisnis perusahaan nikel yang ujungnya hutan rusak dan bencana datang,’’ ujar Munif, aktivis lingkungan hidup Sulteng. ***
wartawan utama kailipost.com : andono wibisono
