AHY Soal Tunda Pemilu: Pilkada 2020 Tetap Digelar Saat Pandemi

Foto: ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG
banner 728x90

Kailipost- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ia menilai tidak ada alasan untuk menundanya.

Menurut AHY dalih Pemilu 2024 harus diundur karena pandemi Covid-19 sangat tak beralasan. Karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu tetap terselenggara.

Baca Juga

“Lucunya pada saat Pilkada 2020 lalu, bisa, to, dilakukan. Kenapa begitu mau Pemilu 2024 alasan (pandemi Covid-19) digunakan,” kata AHY di Pendopo Lawas, Kraton, Kota Yogyakarta, Rabu (6/4/2022) malam.

AHY melanjutkan tak ada negara lain di dunia yang menunda pemilu dengan alasan pandemi Covid-19 atau demi pemulihan ekonomi.

“Tidak ada negara-negara di dunia yang menunda election karena pandemi,” ujar Putra Sulung SBY itu.

Di negara lain, lanjutnya, pemilihan akan dipercepat atau dimajukan manakala muncul situasi yang memaksa. Menurut AHY negara-negara lain justru mempercepat pemilu jika ada kegentingan yang memaksa.

Oleh karenanya AHY menyatakan secara tegas menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden yang dianggapnya cuma untuk melanggengkan kekuasaan.

“Wacana soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode itu kami nilai sebagai bentuk nyata pemufakatan jahat,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan akan adanya sekelompok orang di balik wacana perpanjangan masa jabatan ini yang berniat mengotak-atik konstitusi. Sehingga seolah-olah perpanjangan masa jabatan presiden ini konstitusional.

“Hati-hati kalau mengotak-atik dan mengakali konstitusi lalu menganggap rencana itu konstitusional. Maka sebenarnya kita telah mengkhianati semangat reformasi,” imbuhnya.

Penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bagi AHY adalah kemunduran bangsa hingga sekian puluh tahun di saat masa reformasi telah dilalui dengan berdarah-darah.

“Perpanjangan jabatan itu melanggar akal sehat dan hati nurani. Kami akan terus menyuarakan soal penolakan ini. Bisa jadi ke depan Pemilu langsung diganti lagi ke ruang MPR. Lalu berikutnya kita makin mundur dengan mengangkat presiden seumur hidup,” pungkasnya.

Presiden Jokowi saat sidang kabinet Selasa (5/4/2022) telah memerintahkan para menterinya setop berbicara wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi ingin menterinya lebih fokus mengatasi persoalan di masyarakat seperti kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” kata di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.

“Ya pasti PakLuhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/4/2022).

Jodi menyampaikan Luhut juga akan mematuhi perintah Jokowi untuk fokus bekerja. Luhut akan fokus mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin,” ujar Jodi. ***

Editor/Sumber: Riki/CNN Indonesia

Berita terkait