Di era reformasi sekarang ini, banyak baliho kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, dan anggota dewan lebih besar ‘wajah atau postur dirinya’ ketimbang menonjolkan Program Kerja, Capaian Kinerja dan lainnya sekaitan dengan kewenangan dan tangung jawabnya.
Jadi jangan heran bila menjelang Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak 2024 kompetesi ‘wajah – wajah pejabat’ di media sosial, baliho, iklan – iklan program kerja kementeriannya selalu cenderung lebih besar, lebih banyak space dan lebih dominan shot gambar video.
Sudah semestinya, Mensekneg dan Sekretaris Kabinet dan Kementerian Reformasi Birokrasi membuat satu formula peraturan yang ditandatangani oleh Presiden. Batasan – batasan penggunaan foto, space, dan video oleh pejabat baik kementerian hingga provinsi, kabupaten/kota sampai di perangkat desa.
