Jakarta- Konflik internal di Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sampai saat ini belum juga selesai, tentunya sangat disayangkan karena bisa berdampak buruk. Dalam hal ini, pihak pertama yang menjadi korban adalah mahasiswa dan orangtua sebagai pelanggan utama layanan pendidikan di SBM ITB.
Konflik yang terjadi di lingkungan kampus akan sangat mempengaruhi minimal suasana psikologis aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga tidak menjadi berlarut-larut.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga merupakan bagian daripada masyarakat, bahkan sekolah disebut sebagai mikro dari masyarakat itu sendiri. Perubahan pola kebijakan pengelolaan pemerintahan dari yang tadinya menggunakan pendekatan sentralisitik menjadi desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah telah berdampak pula kepada pengelolaan pendidikan. Dari yang tadinya segala sesuatunya ditentukan oleh pusat, sekarang sekolah diberikan sebagian kewenangan untuk mengelola pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pola pengelolaan perguruan tinggi yang bercorak desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonomi perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk mengelola kegiatan operasionalnya sendiri termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hingga saat ini tercatat ada tiga jenis pola pengelolaan PTN di Indonesia, yaitu PTN-Satker (Satuan Kerja), PTN-BLU (Badan Layanan Umum), dan PTN-Berbadan Hukum (PTN-BH). Masing-masing jenis PTN ini memiliki tingkat kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan statusnya.
