Desakan Bahodopi Memiliki Badan Pengelola Kawasan Disambut ‘Genangan Air’ depan IMIP

Foto : rina/ist

SULTENG – Bahodopi Site, atau kawasan industri nikel di Bahodopi sejak kemarin (Rabu, 6 Juli 2022) hingga pagi ini, Kamis 7 Juli dilaporkan genangan air setinggi lutut. Banjir di sekitar badan dan jalan negara itu akibat curah hujan di sekitar Morowali dua hari ini.

Fakta genangan air warna coklat sepanjang jalan negara di kawasan industri PT IMIP membuktikan bahwa pentingnya penataan kawasan pengelola adminitrasi pemerintah. Sebagaimana diusulkan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Investasi dan Fiskal Daerah, Andhika dan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi sebagaimana dilansir kailipost.com sebelumnya.

Baca Juga

Hingga pemberitaan ini dilansir belum diketahui kerugian akibat banjir di sekitar jalan negara tersebut. Pengelola Kawasan di daerah tujuannya agar tata kelola lingkungan, kawasan sosial, daerah aliran sungai (DAS), produksi limbah sampah, permukiman dapat ditatakelokan. Hal itu menyikapi kerusakan lingkungan dan dampak banjir belum lama ini.

Menurut Kuswandi, dirinya sependapat dengan ide Andhika, dampak akhir akhir ini lingkungan beruba banjir dan kerusakan alam serta kawasan sosial. Kawasan di luar industri dan kawasan pertambangan nikel di Morowali pada umumnya sudah tidak terkendali. Ia menguatirkan bila tidak segera diantisipasi akan ada dampak besar yang menguatirkan.

‘’Upaya pembentukan atau mendorong lahirnya sebuah badan pemerintah untuk mengelola kawasan saya kira itu ide yang sangat baik dan menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah ini dan setidaknya ketika badan ini terbentuk maka akan ada tata kelola kawasan industri sehingga tidak seperti situasi yang hari ini kita dapatkan. Jadi nanti urusan di luar kawasan menjadi tanggung jawab badan pemerintah tersebut.’’ Jelas Kuswandi.

Hampir semua wilayah Morowalu sudah dikepung industri tapi saat ini mendapatkan situasi bahwa penataan kawasan kawasan tersebut sangat lemah. ‘’Kenapa karena tidak adanya badan pemerintah yang mengelola kawasan itu tadi. Pihak IMIP misalnya, mereka itu bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan mereka sendiri dan untuk urusan tata kelola di luar kawasan tadi disinilah dibutuhkan hadirnya badan pengelola kawasan tadi. Saya kira ini harus kita dorong bersama, harus menjadi agenda perjuangan bersama dan saya siap untuk melakukan itu ke depan,’’ ujarnya setuju.

Berita terkait