Palu,- Kabar Gembira bagi Masyarakat Kota Palu, Rencananya, Rabu 20 Juli 2022 Mendatang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) dijadwalkan akan melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) Jembatan IV Palu Provinsi Sulawesi (Sulteng).
Kepastian ini disampaikan Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat bersama Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Sulteng Syaifullah Djafar saat menemui Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dikediaman Siranidi Jl.Moh Yamin, Rabu kemarin (13/7/2022).
Pada kesempatan itu Kepala Balai BPJN Arief Syarif Hidayat mengundang langsung Gubernur untuk bisa menghadiri groundbreaking tersebut.
“Groundbreaking (peletakan batu pertama) nantinya selain dihadiri pihak Kementerian PUPR, turut hadir juga Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Kedutaan, ucap Arief Syarif Hidayat.
Arif juga menambahkan, jika pihak Kementerian PUPR memohon dukungan Pemprov dan Seluruh masyarakat Kota Palu terkait Proses Pengerjaan Jembatan Palu IV, yang mana nantinya proses rekontruksi itu kemungkinan akan mengganggu lalu lintas kendaraan dan kenyamanan masyarakat karena adanya aktifitas proyek dan juga kesibukan kendaraan pengangkut material proyek dan alat berat terfokus di Palu.
Sementara itu Kadis Bina marga dan Tata Ruang (Bima Tarung) Prov Sulteng Syaifullah Djafar mengatakan, Yellow Bridge atau Jembatan Kuning IV Palu konsepnya akan berubah, kalau yang sebelumnya Jembatan tersebut 2 lengkungan jembatan berada di atas, nantinya jembatan yang baru ini 2 lengkungan nya berada di bawah, sehingga akan lebih kokoh dan kuat.
Menerima undangan dan informasi rencana Groundbreaking dari Kadis Binamarga Saifullah Djafar dan Kepala Balai BPJN Arief Syarif Hidayat, Gubernur Rusdi mastura mengaku menyambut baik pelaksanaan Rekonstruksi Jembatan IV Palu.
Terkait nantinya ada kemacetan lalu lintas atau kenyamanan masyarakat yang akan sedikit terganggu karena proyek, Gubernur menyebut merupakan konsekuensi pembangunan.
“Hal ini sudah menjadi resiko pembangunan, namun yang pasti Pemerintah dan Masyarakat tentunya akan bisa memaklumi hal itu, Ujar Gubernur. ***
