PALU– Bencana alam 28 September 2018 telah memasuki tahun keempat. Namun hingga saat ini, masih terdapat infrastruktur bangunan sekolah yang rusak akibat gempa bumi belum tersentuh oleh Pemerintah daerah.
Salah satunya adalah SD Inpres Perumnas Balaroa yang beralamat di Jalan Sungai Manonda Kota Palu. Hal itu memantik reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu.
Dalam sambutanya saat dzikir dan doa bersama mengenang tragedi gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di SD Inpres Perumnas Balaroa, Rabu (28/9/2022) Ketua Komis A DPRD Palu, Irsan Satria meminta agar Pemerintah Kota Palu untuk menyikapi polemik tersebut.
Tahun 2021, pihaknya telah meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Palu agar sekolah terdampak bencana dimasukan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun hal itu tidak terakomodir.
“Saat ini telah masuk tahun keempat pasca bencana. Kepala Dinas Pendidikan tidak memiliki perhatian terhadap hal ini. Hal itu menjadi catatan di Komisi A DPRD Palu,” tandasnya.
Terdapat beberapa sekolah di Kota Palu yang terdampak bencana alam 28 September 2018 silam, belum menjadi prioritas. Malah sekolah yang fasisitasnya sudah baik justru menjadi prioritas.
Disebutkanya, terdapat anggaran Tahun 2022 terkait pembebasan lahan 1,6 milyar untuk pembangunan sekolah di Kelurahan Balaroa. Namun setelah ditelusuri, ternyata SD Inpres Perumnas Balaroa, tidak masuk dalam anggaran tersebut.
Menurutnya, Walikota Palu telah mendorong Dinas Pendidikan untuk memberi perhatian terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam.
Ia mengaku bahwa dua kali pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu. Akan tetapi perhatian kepada sekolah yang terdampak bencana alam belum maksimal.
“Bagaimana mengejar mutu kualitas pendidikan di Kota Palu, sementara fasilitasnya tidak baik,” pungkasnya.
Hingga saat ini lanjut Irsan Satria, bangunan darurat SD Inpres Perumnas Balaroa, masih menggunakan lahan pinjaman dari warga. Dikhawatirkan nantinya pemilik tanah tidak lagi mengizinkan tanahnya digunakan sebagai sarana belajar dan mengajar, kemana 200 lebih murid-murid akan bersekolah.
“Kami berterimakasih kepada pemilik lahan yang telah mengixinkan tanahnya untuk dijadikan tempat bagi siswa untuk belajar,” ucapnya.
Komisi A DPRD Palu selaku mitra Dinas Pendidikan Palu, senantiasa memberikan kritikan bila terjadi ketimpangan. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dalam melakukan pengawasan.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Palu, Armin mengungkapkan bahwa SD Inpres Perumnas Balaroa memang belum masuk dalam pembahasan anggaran.
Akan tetapi, selaku Ketua DPRD Palu yang baru sebulan lebih dilantik, dirinya akan memperjuangkan SD Inpres Balaroa masuk dalam pembahasan anggaran pada tahun 2023.
“Saya mempertegas pernyataan Ketua Komisi A. Ini harus diperjuangkan. Kebetulan akan ada pembahasan anggaran untuk tahun 2023. SD Inpres Perumnas Balaroa harus masuk dulu, baru kita lanjutkan pembahasan anggaranya. Ini prioritas,” tegasnya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
