SULTENG – Sampai 31 Oktober 2022 serapan anggaran di OPD pemerintahan provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah masih Rp2,4 triliun atau 60,12 %. Total anggaran padahal Rp4,046 triliun.
Apa kata akademisi Universitas Tadulako, DR Suparman Syamsudin kepada redaksi Senin 28 Nopember 2022 di Palu? Kata dosen Fakultas Ekonomi Untad itu setidaknya ada lima faktor. Apa saja itu? Apakah mesti Gubernur Rusdy Mastura segera mengevaluasi dan mengeksekusi dengan gerak cepat?
Pertama; kata doktor pengajar S3 Untad itu, yaitu program dan kegiatan dengan alokasi anggaran besar belum terealisasi secara penuh, sehingga tentu saja sangat mempengaruhi tingkat penyerapan.
Kedua; kata Sekjen IKA Untad itu adalah program dan kegiatan yang dialokasi anggaran besar tidak dapat dilaksanakan karena waktunya sudah tidak cukup merealisasikan.
Ketiga; kinerja OPD dengan alokasi besar anggaran pada Program dan Kegiatannya, kinerja rendah terutama OPD² dimana Kepala OPD sudah pensiun sehingga mekanisme kinerja tidak optimal.
Keempat; soal SDM aparatur. Yaitu kinerja OPD dengan Program dan Kegiatan yang ditargetkan tidak mampu diimplementasi secara tepat sasaran dan tepat guna karena kemampuan kepala OPD dam SDM aparatur OPD memiliki kapasitas dan kapabilitas rendah.
Kelima; kinerja pengelolaan Anggaran pada beberapa OPD leading sector tidak mampu menjembatani lompatan pemikiran (out of the box) kepala OPD dan SDM OPD sehingga lebih banyak bersifat wait and see, tutup Suparman menjelaskan via WhatsApp.
Disampaikan Biro Adpim Setdaprov bahwa tadi pagi Gubernur melakukan Tepra hingga 31 Oktober 2022. Diwakili Plt Sekdaprov Rudi Dewantoro. Jelasnya berikut keterangan resminya.
Realisasi APBD Provinsi sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp2.433.009.502.227 atau sebesar 60,12 %, dari Total APBD Sebesar Rp.4.046.809.413.010, yang meliputi Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1. 137.600.925.715 atau sebesar 71,31% dari
Total Belanja Pegawai 1. 595.332.147.004 , Belanja Barang dan Jasa terealisasi Sebesar Rp. 947.203.526.179 atau sebesar 53,54% dari Total belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.769.197.651.376. Realisasi Belanja Hibah sebesar
Rp337.084.345.334 atau sebesar 52.80% dari Total belanja Hibah sebesar Rp638.434.091.005 dan Belanja Bantuan Sosial terealsisasi Sebesar Rp11.120.705.000 atau sebesar 25.36 % dari Total Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 43.845.523.625.
Kepala Biro Pembangunan menyampaikan perlu ada langkah langkah strategis dari OPD untuk dapat meningkatkan realisasi Anggaran mengingat Tenggat Waktu sisa sebulan dan meminta Penekanan dan arahan Gubernur kepada OPD untuk dapat mempercepat realisasi anggaran.
Rudy menyampaikan sesuai arahan Gubernur, agar lebih fokus dan lebih serius untuk mempercepat realisi anggaran pada setiap OPD., selanjutnya agar tingkatkan koordinasi antar OPD bilamana ada koordinasi penetapan regulasi dalam percepatan realisasi anggaran.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , Diwakili Plt. Sekda Provinsi Dr. Rudy Dewanto, MM, Memimpin RAPIM TEPRA Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sampai dengan 31 Oktober 2022, Bertempat di Ruang Rapat Polibu , Senin , 28 November 2022.
Pada kesempatan itu Karo Pembangunan Drs. Arfan , M.Si. Menyampaikan realisasi APBD Provinsi sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp. 2.433.009.502.227 atau sebesar 60,12 %, dari Total APBD Sebesar Rp.4.046.809.413.010, yang meliputi Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1. 137.600.925.715 atau sebesar 71,31% dari Total Belanja Pegawai 1. 595.332.147.004 , Belanja Barang dan Jasa terealisasi Sebesar Rp. 947.203.526.179 atau sebesar 53,54% dari Total belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.769.197.651.376. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 337.084.345.334 atau sebesar 52.80% dari Total belanja Hibah sebesar Rp. 638.434.091.005 dan Belanja Bantuan Sosial terealsisasi Sebesar Rp. 11.120.705.000 atau sebesar 25.36 % dari Total Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 43.845.523.625.
Kepala Biro Pembangunan , menyampaikan perlu ada langkah langkah strategis dari OPD untuk dapat meningkatkan realisasi Anggaran mengingat Tenggat Waktu sisa 2 Bulan dan meminta Penekanan dan arahan Gubernur kepada OPD untuk dapat mempercepat Realisasi Anggaran.
Plt. Sekda Provinsi Dr. Rudy Dewanto, MM, menyampaikan Pesan Arahan Gubernur yang diminta disampaikan kepada seluruh kepala OPD Provinsi , Pertama agar lebih fokus dan lebih serius untuk mempercepat realisi anggaran pada setiap OPD., selanjutnya agar tingkatkan koordinasi antar OPD bilamana ada koordinasi penetapan regulasi dalam percepatan realisasi anggaran.
Gubernur juga meminta agar Realisasi Belanja Publik untuk segera dapat direalisasikan dan diharapkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat dipercepat realisasinya demikian juga kegiatan kegiatan yang berdampak langsung kepada Masyarakat agar dipastikan realisasi Fisik dan Anggarannya tercapai sesuai rencana. ***
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan
