SULTENG – Seluas 1.123 hektare lahan di Provinsi Sulawesi Tengah, disiapkan untuk Kawasan Pangan Nasional (KPN). Inilah proyek strategis nasional terbaru untuk mengantisipasi krisis global. Utamanya pangan.
Lantas apa saja yang sudah disiapkan Pemprov Sulteng dengan kawasan seluas itu? Apakah kajian lingkungan memadai? Sumber daya air apakaj memungkinkan? Status lahan? Hal-hal penting inilah yang ternyata sudah disiapkan Pemprov Sulteng.
Senin, 5 Desember 2022 di ruangan Wakil Gubernur, dilakukan rapat pengembangan KPN. Diikuti sejumlah pihak yang terlibat selama ini. Bahkan rapat dihadiri Kepala BPKP Evenri Sihombing.
Nampak hadir, Wakil Gubernur Mamun Amir, Kepala BPKP Sulawesi Tengah Evenri Sihombing, Tim Ahli Gubernur bidang Pemberdayaan Masyarakat dan HAM ,Ridha Saleh, Syafullah Djafar, Kepala Bappeda Sandra Tubondo, Kadis Holtikultura dan Tanaman Pangan Nelson Metubun, Kadis Pengelolaan Lingkungan Hidup Sadli Lesnusa, Kadis Kehutanan Nahardi, Kepala BPN Donggala.
Sadli menyampaikan penyusunan Dokumen UKL dan UPL KPN sudah selesai. Ia berharap UKL/UPL dipatuhi. Sedangkan Nahardi menyampaikan bahwa lokasi KPN seluas 1.123 ha sesuai keputusan dilakukan Land Clearing oleh PT. Pembangunan Sulteng dan sesuai ketentuan bahwa potensi kayu yang ada pada lokasi tersebut harus dihitung oleh PT..Pembangunan Sulteng. Dari luasan 1.123 ha potensi kayu hanya ada di areal seluas 685 ha, dan lokasi tersebut tidak bermasalah karena berada pada lokasi hutan APL.
Tetapi PT. Bank Sulteng meminta proses pembersihan lahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kemampuan pembayaran pajak kepada negara. Tahap awal kemampuan yaitu 137 ha.
