Selanjutnya berkaitan dengan ketersediaan air baku di KPN, Dinas Cipta karya dan SDA mengaku telah siap. Yaitu dengan ketersediaan awal 200 ha siap diairi.
Sementara Nelson, Kadis Holtikultura dan Tanaman Pangan menyebut dukungan anggaran APBN dan APBD telah disiapkan. Saat ini sedang pembentukan kelompok tani. Jadi jangan sampai KPN siap tapi tidak ada manusianya. Tanaman prioritas awal adalah Sorgum dan Jagung. Untuk tanaman perkebunan adalah Kelapa Dalam.
Syaifullah Djafar, mantan pejabat yang dilibatkan di bidang infrastruktur menyebut perlu ada areal pendukung di luar KPN yang 1.123 ha. Termasuk pelibatan petani sekitar KPN. Sehingga, areal pangan itu benar – benar dirasakan manfaatnya oleh lingkar KPN.
Ridha Saleh, menyebut kondisi PT. Pembangunan Sulteng belum memiliki modal untuk melakukan land clearing di KPN. Untuk mempercepat, dapat dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan proses distribusi tanah kepada masyarakat akan secepatnya dilakukan dan penyerahan sertifikatnya dapat dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang direncanakan berkunjung ke KPN akhir Pebruari 2023 mendatang.
Evenri Sihombing mengusulkan perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembangan KPN yang melibatkan aparat penegak hukum. Semua pihak mesti terlibat karena KPN adalah Program Nasional. Ia juga meminta ada progres dan selesainya penyiapan KPN. Tim yang akan dibentuk mengambil langkah – langkah tahapan yang pasti untuk dokumen administrasi yang dibutuhkan harus dipersiapkan dengan baik.
Wagub menyampaikan agar seluruh OPD tekait memberikan dokumen tehnis kepada Bappeda untuk dihimpun dan disimpulkan untuk menajadi bahan masukan kepada Gubernur. ***
