Palu,- Walikota Palu, Hadianto Rasyid telah menyiapkan dua skema penanganan stunting atau tengkes yakni pencegahan risiko dan penanganan risiko sebagai upaya percepatan penanggulangan.
“Perlu intervensi tepat dalam menurunkan prevalensi stunting. Dua metode ini kami anggap mampu mempercepat penurunan angka prevalensinya,” kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat menghadiri Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Palu, Senin.
Ia juga menjelaskan bahwa berbicara pencegahan risiko maka intervensi dilakukan yakni pembimbingan atau konseling terhadap calon pasangan suami istri, edukasi tentang perencanaan kehamilan pada pasangan usia subur dan ibu hamil, termasuk melakukan pencegahan pernikahan di usia dini.
Lalu, penanganan risiko melalui mekanisme pemantauan gizi ibu hamil melalui intervensi pemberian makanan bergizi, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kesehatan melalui Posyandu termasuk pengukuran lingkar lengan, begitu pun intervensi terhadap anak usia di bawah dua tahun (baduta) dengan memastikan ketersediaan gizi seimbang, pemberian makanan tambahan, imunisasi dan tindakan kesehatan lainnya.
“Penanganan ini mengutamakan masyarakat dengan tingkat perekonomian di bawah atau warga prasejahtera, oleh karena itu masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus responsif terhadap langkah-langkah ini,” ujarnya.
Wali kota memaparkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Palu mengalami kenaikan 0,8 persen bersama enam kabupaten lain yakni Kabupaten Buol 4,1 persen, Donggala 2,9 persen, Banggai Kepulauan 2,0 persen, Tojo Una-una 1,9 persen, Tolitoli 1,4 persen, dan Morowali Utara 2,1 persen.
Menurutnya, penanganan stunting di ibu kota Sulteng sudah berjalan cukup baik karena segala lini sudah dilakukan intervensi, tetapi menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Palu perlu lebih memperkuat strategi pencegahan supaya anak yang berpotensi tidak berujung stunting.
“Tahun ini kita harus mampu menekan prevalensi itu. Apa yang telah dilakukan di tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.
Di kesempatan itu, ia juga meminta agar tugas dan fungsi kader Posyandu berjumlah kurang lebih 1.500 orang lebih dioptimalkan, karena mereka sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program, sekaligus sebagai pendamping pada masing-masing kelurahan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan.
“Saya harap forum ini bisa saling menguatkan strategi untuk dijadikan bahan pertimbangan Pemkot Palu dalam mengeluarkan rekomendasi, dan kasi konvergensi harus tetap menjadi pedoman melakukan intervensi sasaran,” demikian Hadianto. ***
Editor: Riky
