PALU,– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy mengapresiasi alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam upaya penanganan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim ditingkat kelurahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menko PMK dalam kegiatan briefing road show dalam jaringan (Daring) penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan esktrim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan kabupaten/kota se Sulteng, Senin 27 Maret 2023.
Menurut Menko PMK, alokasi anggaran penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim salahsatunya bersumber dari dana desa. Sejauh ini dana desa yang telah dialokasikan untuk wilayah Sulteng sebesar Rp1,51 triliun yang tersalur sebesar Rp175,4 miliar atau 11 ,58 persen. Selanjutnya dana BLT yang tersalur ke rekening desa sebesar Rp16,2 miliar atau 4.32 persen dari target 25 persen pagu dana desa.
Dalam kesempatan itu Menko PMK menyebut Kota Palu merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang tidak mendapatkan alokasi dana desa. Namun Pemkot Palu mengalokasikan dana kepentingan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan pada 46 kelurahan sebesar masing-masing Rp200 juta.
“Terimakasih bu wakil wali kota,”kata Menko PMK dari balik layar.
Rapat briefing penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim ini digelar khusus untuk membahas progres seluruh kabupaten dan kota di Sulteng. Briefing diikuti seluruh bupati dan wali kota se Sulteng secara virtual.
Dari Kota Palu, rapat briefing diikuti Wakil Wali Kota (Wawali) Palu dr Reny A Lamadjido bersama Forkompinda dan OPD terkait di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Menko PMK menyebut, dalam briefing road show ia berkapasitas sebagai Menko yang membidangi secara spesifik penanganan stunting sebagai wakil ketua pengarah sekaligus sebagai koordinator pengentasan kemiskinan ekstrim.
Tujuan briefing khusus wilayah Sulteng kata jelas Menko agar penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim di lini lapangan dapat terkonvergensi dan evisien sehingga arahan presiden bisa ditindaklanjuti hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Karena sejauh ini berdasarkan data SSGI, angka stunting wilayah Sulteng pada tahun 2022 masih diatas rata nasional meski sudah mengalami penurunan.
Oleh sebab itu, Sulteng jelas Menko harus berkerja lebih keras untuk mengejar target 14 persen penurunan stunting. Sedangkan untuk angka kemiskinan, Sulteng dalam data SSGI masih berada diangka 3.02 persen. Ia berharap pengentasan kemiskinan ekstrim bisa mencapai target presiden yakni 0 persen. *
Editor: Riky
