Hal ini dipandang tidak relevan karena sistem pemilu yang diterapkan di suatu negara bisa saja berubah sesuai perkembangan keadaan.
Perludem, ujar Fadli, meyakini bahwa MK dalam memutus perkara ini akan meniru putusan perkara sejenis terkait pemilu serentak yang diputus pada 2018.
“MK hanya mengatakan kalau memilih pemilu serentak yang mana pembentuk undang-undang harus memilih yang memudahkan pemilih, memperhatikan beban penyelenggara pemilu dan lainnya,” kata Fadli.
“(Dalam hal putusan besok) misalnya kalau memilih proporsional tertutup apa yang perlu diperhatikan. Memilih proporsional terbuka apa yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 pada Kamis (15/6/2023).
