Lebih lanjut, dampak diarasakan masyarakat sekitar tambang, menurut WALHI dengan praktek yang terjadi hari ini tentunya masyarakat kecolongan dua kali.
Yaitu pertama, mereka kehilangan kelola rakyatnya akibat dimasuki oleh izin-izin tambang ini. Kedua, setelah aktifitas tambang, dampak itu bukan diarasakan oleh pemerintah ataupun korporat tapi masyarakat yang mengalaminya
Olenya itu, pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perizinan tambang atau aktivitas tambang yang ada, karena Sulteng sendiri 1000 lebih izin tambang yang dikeluarkan oleh kementerian Yanga ada fasilitas pertambangan itu.
“Menurut kami perbaikan pasca tambang itu omong kosong karena di Sulteng sendiri belum ada fakta nyata terkait perbaikan ekologis pasca tambang,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembongkaran hutan dibagian hulu untuk kepentingan modal sebenarnya itu menyisakan dampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat diwilayah hilir.
“Besar harapan kami pemerintah daerah melakukan evalusi terkain pertambagan yang ada didaerah itu, agar nantinya bisa membawa perubahan posistif, memastikan pertambagan dilakukan secara bertangung jawab, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat,” harapnya. ***
Reporter: Angelina Wulan Dari
