Jakarta,- Pemerintah diminta agar menyetop pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru. Hal itu guna mempertahankan cadangan nikel RI yang semakin menipis karena menjamurnya smelter nikel di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui hal ini juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan hati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi kelebihan pasokan (oversupply) logam nikel di pasar.
Sementara itu, pemerintah juga telah mendapatkan berbagai masukan mengenai kebijakan pengendalian smelter nikel.
“Ini juga menjadi perhatian pemerintah. Itu lah mengapa kami harus membuat kebijakan dengan hati-hati. Kami tidak ingin melihat oversupply nikel,” ungkap Luhut dalam acara “Nickel Conference 2023” CNBC Indonesia belum lama ini.
Luhut pun menyadari, bila produk nikel “banjir” di pasar, ini bisa menurunkan harga nikel di pasar. “Kami tidak ingin melihat oversupply nikel karena oversupply bakal menurunkan harga dan juga profit,” ucapnya. “Jadi, kita mencoba mengatur ini dengan sangat, sangat tepat,” ujarnya.
Luhut menjabarkan, produk logam nikel yang dihasilkan dari proyek smelter di Indonesia saat ini mencapai 1,8 juta ton logam nikel per tahun.
