Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah memetakan risiko terhadap beban pembiayaan anggaran dalam anggaran terakhir masa kepemimpinannya. Ini sebagaimana termuat dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024.
Pembiayaan anggaran pada 2024 sendiri telah didesain sebesar Rp 522,8 triliun, terdiri dari pembiayaan utang Rp 648,1 triliun dan pembiayaan investasi yang minus Rp 176,2 triliun. Total pembiayaan anggaran itu naik dari perkiraan realisasi APBN 2023 sebesar Rp 486,4 triliun.
Dalam Nota Keuangan 2024, disebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi setelah terdampak Pandemi Covid-19 sejak 2020. Besaran pembiayaan anggaran ini pun memiliki risiko terhadap pengelolaan utang.
“Membawa dampak secara langsung pada risiko pengelolaan utang yang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, serta risiko shortage pembiayaan,” dikutip dari Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2024, Senin (21/8/2023).
Dari sisi risiko tingkat bunga yang akan menambah beban anggaran, pemerintah meyakini tak akan besar. Ini mereka dasari dari sejumlah indikator, salah satunya adalah Variable Rate (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang yang terus menurun, bahkan hingga 2024.
Pada 2019, rasio VR mencapai 9,8%. Pada 2020 rasio VR meningkat yang didorong oleh penerbitan SBN kepada Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk
implementasi SKB Pemerintah dan BI untuk mendukung pemenuhan pembiayaan APBN dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN.
