Edy mengatakan, prevalensi stunting menjadi fokus utama evaluasi BPKP.
Karena kata dia, amanat dari pusat melalui presiden agar BPKP turun ke daerah melihat bagaimana penanganan stunting di daerah dan semua program kegiatan betul-betul tercapai, terstruktur dan tepat sasaran.
Edy menuturkan, BPKP akan terus melakukan koordinasi dengan APIP dan saling kolaborasi dengan inspektorat terkait banyak hal yang perlu dievaluasi.
Seperti misalnya evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi potensi lain yang bisa digali tanpa bergantung transfer dari pusat.
“Biasanya banyak benang merah. Artinya masih ada daerah yang bergantung transfer dari pusat, padahal banyak potensi daerah yang perlu digali. Ada daerah masih banyak masyarakat miskin, padahal daerah itu banyak tambang dan lain sebagainya. Tentunya harus bersama-sama menggali potensi yang ada untuk mendapatkan hasil nyata,” ujarnya.
