Moeldoko mengatakan untuk memicu peningkatan produktivitas, pemerintah mencanangkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, capaian PSR masih 280.620 hektare atau 56 persen dari target tahap I, yakni seluas 500 ribu hektare.
Menurutnya, kendala terbesar program ini adalah masih banyaknya perkebunan sawit rakyat yang masuk hutan.
Untuk menangani perkebunan dalam hutan, lanjutnya, pemerintah telah membentuk satgas sawit.
“Satgas ini bertugas melakukan perbaikan, pembaharuan data serta perbaikan tata kelola dan melakukan verifikasi perizinan usaha,” katanya.
Untuk masalah keberlanjutan usaha, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Selain beberapa upaya itu, pemerintah juga melakukan penguatan hilirisasi,” kata Moeldoko. ***
Sumber: CNN Indonesia
